Infografis
5. Konsil Kedokteran di Bawah Menteri
Selain itu ada persoalan lain tentang posisi Konsil Kedokteran Indonesia dan Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia. Dalam UU Kesehatan yang baru, disebutkan bahwa keduuanya berada di bawah dan bertanggung jawab pada menteri.
IDI menilai pasal tersebut melemahkan organisasi profesi karena sebagian besar tugasnya akan diambil alih oleh Kemenkes. Sebagai informasi, Konsil Kedokteran sebelumnya bersifat independen dan bertanggung jawab pada presiden.
6. Kekhawatiran Kriminalisasi Nakes
Pasal lain yang dikhawatirkan nakes dalam UU Kesehatan adalah terkait aturan ancaman pidana penjara bagi mereka yang melakukan kelalaian berat.
Pasal 462 ayat 1 berbunyi: Setiap tenaga medis atau tenaga kesehatan yang melakukan kelalaian berat yang mengakibatkan pasien luka berat dipidana dengan pidana penjara paling lama tiga tahun.
Kemudian pada ayat 2 disebutkan, "Jika kelalaian berat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengakibatkan kematian, setiap tenaga kesehatan dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun".
IDI menanggap pasal itu berpotensi memunculkan kriminalisasi dokter karena tidak ada penjelasan rinci terkait poin kelalaian.
Kontributor : Trias Rohmadoni
Baca Juga: Polemik RUU Kesehatan: Nakes Ancam Mogok Kerja Kecuali Pasien Darurat
