Infografis
"Kementerian Keuanganlah yang pada mulanya memberikan fasilitas luar biasa ini dan belakangan lewat Peraturan Pemerintah dilimpahkan kepada BKPM," lanjut Faisal.
Adapun Faisal menuding perusahaan smelter nikel dari Tiongkok tak membayar sepeserpun royalti kepada Indonesia.
"Apakah perusahaan smelter China tidak membayar royalti? Tidak sama sekali," curiga Faisal.
Menteri Jokowi datang membela
Para menteri Jokowi melalui orang kepercayaan mereka kini datang membela Jokowi.
Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan kini mengirim tangan kanannya untuk menyanggah pernyataan Faisal Basri atas kritik miringnya terhadap kebijakan Presiden.
Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi Septian Hario Seto sebagai perwakilan Luhut memaparkan 5 sanggahan kepada Faisal.
"Ada lima klaim Faisal Basri dalam artikel bantahannya, yaitu (1) Angka ekspor produk hilirisasi nikel Rp 510 triliun yang disampaikan Presiden Jokowi salah, (2) Pemerintah mendapatkan pajak dan penerimaan negara yang lebih kecil dengan melarang ekspor bijih nikel," bunyi pernyataan tertulis Seto
"Kemudian, (3) Pemerintah memberikan harga bijih nikel "murah" kepada para smelter, (4) Nilai tambah hilirisasi nikel 90% dinikmati investor Tiongkok, (5) Kebijakan hilirisasi nikel tidak menimbulkan pendalaman industri karena kontribusi industri pengolahan terhadap PDB justru menurun," tambah dia.
Baca Juga: Momen Ari Lasso Gigit Jari saat Salah Tapping Gate LRT Jabodebek Bareng Jokowi
Senada dengan Seto, Staf Khusus Menteri Keuangan Sri Mulyani, Yustinus Prastowo juga menampik pernyataan Faisal Basri.
