Infografis
“Jika partai demokratis, pasti akan memberikan kesempatan yang besar untuk kader-kader terbaiknya yang belum memiliki rekam jejak buruk. Jangan sampai proses pencalonan mantan koruptor tersebut karena diduga adanya mahar politik yang diberikan kepada parpol,” tutur Mita.
Untuk itu, dia mengimbau masyarakat untuk tidak mempertimbangkan mereka terpilih kembali menjadi anggota legislatif.
“Publik perlu memperkuat sanksi sosial yang perlu diberikan kepada valon tersebut, meskipun secara sanksi hukum calon tersebut telah selesai menjalani hukuman,” imbau Mita.
Lebih lanjut, dia juga mengingatkan publik untuk memahami bahaya politik uang dalam pelaksanaan pemilu
“Jangan sampai rekam jejak buruk calon tersebut dapat ditutupi dengan rayuan sesaat berupa politik uang dalam memenangkan calon terebut,” tandas Mita.
Sebelumnya, Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkapkan ada 15 caleg yang merupakan mantan terpidana kasus korupsi.
“KPU RI sendiri terkesan menutupi karena tidak kunjung mengumumkan status hukum mereka," kata Peneliti ICW Kurnia Ramadhana dalam keterangannya, Sabtu (26/8/2023).
Hal itu diungkapnya, menyusul pernyataan Anggota KPU RI Idham Holik yang bilang tidak ada perintah Undang-Undang mengumumkan status mantan terpidana korupsi yang menjadi caleg.
"Pernyataan ini justru bertolak belakang dengan janji ketua KPU RI, Hasyim Asy’ari yang pada akhir Juli lalu menyatakan bahwa mantan terpidana korupsi yang didaftarkan sebagai bacaleg akan diumumkan saat penetapan DCS," ujar Kurnia.
Baca Juga: Selain Budiman Sudjatmiko, Deretan Kader Partai Ini Ternyata Juga Pernah 'Membelot'
Tidak diumumkannya nama-nama caleg yang berstatus mantan koruptor dinilai menyulitkan masyarakat untuk memberikan masukan dan tanggapannya terhadap Daftar Calon Sementara.
