Suara.com - Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim melakukan beberapa wacana perombakan terhadap pendidikan tinggi, salah satunya dengan kebijakan hapus skripsi.
Nadiem mengusulkan agar skripsi tak lagi menjadi syarat lulus bagi mahasiswa sarjana.
Sontak, publik kini terbelah menjadi dua kubu, yakni kubu pro dan kontra. Uniknya, kubu pro datang dari para akademisi dan kampus, sedangkan kubu kontra datang dari masyarakat awam.
Adapun meski berwacana hapus skripsi, Nadiem tetap memberikan syarat kelulusan lainnya bagi mahasiswa sebelum menyabet ijazah.
Nadiem juga menyerahkan keputusan final ke kampus masing-masing.
"Bisa berbentuk prototipe atau proyek, bisa dalam bentuk lain juga tak terbatas hanya skripsi atau disertasi," jelas Nadiem dalam acara peluncuran Merdeka Belajar Episode Ke-26 yang digelar Selasa (29/6/2023).
"Tapi ini bukan berarti tidak boleh ada skripsi atau disertas, karena keputusan dikembalikan ke masing-masing perguruan tinggi," lanjutnya.
Kubu pro: Pejabat kampus-kampus mayoritas beri dukungan
Rektor Universitas Sebelas Maret (UNS) Jamal Wiwoho tak melayangkan keberatan sama sekali ke wacana yang ditelurkan Nadiem Makarim itu.
Jamal juga menegaskan pihak kampusnya akan menerima berbagai alternatif untuk syarat kelulusan mahasiswa Srata 1.
Kendati demikian, Jamal menilai ada konsekuensi ketika kebijakan tersebut dicanangkan, yakni menata ulang kurikulum yang ada.
Ia mengungkap bahwa sebenarnya UNS juga punya kebijakan tak wajib skripsi bagi beberapa jurusan. Beberapa jurusan tersebut membebaskan mahasiswa yang sudah punya karya nyata dari beban skripsi.
Senada dengan Jamal, Rektor Universitas Negeri Semarang (Unnes) Martono menyambut baik kebijakan Nadiem.
Martono dalam keterangannya, Rabu (30/8/2023), mengatakan kampus menilai kebijakan Nadiem relevan dengan kebutuhan perguruan tinggi di era kekinian.
Martono juga menilai bahwa langkah Nadiem membuat kampus lebih fleksibel dan efisien dalam menggunakan sumber daya yang ada.
TERPOPULER
