Dirut MRT Ungkap Alasan KCI Ogah Ikut Tarif Integrasi yang Diinisiasi Era Anies

Suara.com - Direktur Utama PT MRT Jakarta, Tuhiyat mengungkap alasan Kereta Rel Listrik (KRL) yang berada dibawah naungan PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) tak ikut terlibat kebijakan tarif integrasi transportasi di Jakarta. Seharusnya, KRL ikut menjadi bagian program Rp10 ribu bisa naik semua moda transportasi di Jakarta.

Kebijakan tarif integrasi transportasi ini dibuat pada tahun 2022 pada era kepemimpinan eks Gubernur DKI Anies Baswedan. Melalui program ini, masyarakat bisa berpindah dari angkutan Transjakarta, MRT, dan LRT dengan tarif Rp10 ribu sekali bayar.

Tuhiyat menjelaskan, KRL tak terlibat kebijakan itu bersama karena pembelian separuh saham untuk mengakuisisi PT KCI oleh PT MRT Jakarta dibatalkan. Sebab, rencana itu ditolak oleh pemerintah pusat melalui Kementerian BUMN dan PT Kereta Api Indonesia (KAI) selaku pemilik PT KCI.

"Apa yang terjadi setelah 2 tahun, komitmen high level bubar. Tidak ada komitmen dari Kementerian BUMN terkait KAI, karena yg hanya bisa mengendalikan Kementerian BUMN," ujar Tuhiyat dalam Komisi B DPRD DKI yang membahas perubahan APBD tahun 2023 di Bogor, Jawa Barat, Kamis (14/9/2023).

Padahal, kata Tuhiyat, pihaknya sudah melakukan kajian untuk mengakuisisi PT KCI demi melakukan integrasi moda transportasi di Jabodetabek. Bahkan, anggaran melalui Penyertaan Modal Daerah (PMD) dari APBD DKI juga sudah disiapkan.

"Kajian sudah kami upayakan. Salah satunya adalah integrasi bisa berjalan di Jakarta, once KCI masuk ekosistem Jakarta. Kenapa? Karena konsultan menganggap KCI adalah urban railway yang terjadi. Kita upayakan itu semua bahkan di dewan sudah dua kali dianggarkan," ucap Tuhiyat.

"Tapi di pusat memang pada saat itu menganggap selesai (akuisisi dibatalkan)," katanya menambahkan.

Tak hanya itu, lantaran tak jadi akuisisi, Tuhiyat juga menyarankan pembubaran PT Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek (MITJ). Sebab, perusahaan itu merupakan perusahaan patungan antara MRT dan KAI yang dibuat untuk mengintegrasikan transportasi di Jabodetabek.

"Ini sampai-sampai badan usaha yang dibentuk antara Pemprov DKI dan pemerintah pusat yang namanya Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek saya minta bubarkan kalau komitmennya tidak konsisten," pungkasnya.