Saat ditangani oleh dokter anestesi ini, kondisi Alvaro kemudian memburuk menurut Albert. Anaknya itu kesulitan bernafas.
"Anak saya terlihat kesusahan dalam mengambil napas karena terlihat anak saya berusaha mengambil napas lewat mulutnya sekitar tiga kali seperti orang mendengkur keras," jelas Albert.
Alvaro bahkan sempat mengalami henti napas dan henti jantung. Pihak dokter kemudian melakukan resusitasi jantung dan memasang ventilator.
Alvaro kata Albert juga sempat kejang-kejang hingga harus kembali ditidurkan kembali agar tidak berpengaruh pasca operasi.
"Kemudian anak saya mengalami kejang-kejang yang hebat sampai harus ditidurkan kembali agar tidak mempengaruhi post operasinya," jelasnya.
Baru pada 29 September 2023, pihak rumah sakit memberikan keterangan kepada pihak keluarga bahwa Alvaro didiagnosis alami mati batang otak.
"Di hari Jumat malam pihak dokter mendiagnosa anak saya sudah mati batang otak berdasarkan nilai GCS (Glasgow Coma Scale) anak saya," jelas Albert.
Laporan di Polda Metro Jaya
Pihak keluarga Alvaro lewat kuasa hukumnya, Cahaya Chrismanto Anak Ampun melaporkan RS Kartika Husada Jatiasih ke Polda Metro Jaya.
Laporan keluarga Alvaro teregister dengan nomor LP/B/5814/IX/2023/SPKT POLDA METRO JAYA pada 29 September 2023. Cahaya menyebut adanya dugaan malpraktik di operasi amandel Alvaro.
"Anak ini ada yang mengalami yang kami duga gagal penindakan yang bisa kita anggap itu malpraktik atau pun kelalaian atau pun kealpaan," kata Cahaya di Polda Metro Jaya.
Setidaknya ada 8 orang dokter yang dilaporkan ke pihak kepolisian atas kejadian itu.
"Melaporkan sekitar delapan orang terlapor, itu sudah meliputi dokter yang terkait yang melakukan tindakan, mulai dari dokter anestesi, dokter THT, spesialis anak, sampai dengan direktur RS tersebut, karena ada kaitannya dengan undang-undang perlindungan konsumen," tuturnya.
Kedelapan dokter itu dilaporkan dengan Pasal 62 ayat 1 Jo Pasal 8 ayat 1 UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan atau Pasal 360 KUHP dan atau Pasal 361 KUHP dan atau Pasal 438 dan atau Pasal 440 ayat 1 dan 2 UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
