Ia menjabat sebagai Presiden Direktur di perusahaan Mega Maroci Lines ini, sedangkan Ilham Bintang menjadi komisarisnya.
Karier Hendropriyono
Membicarakan karir Hendropriyono akan mengingatkan kita pada isu Hak Asasi Manusia. Karir Hendropriyono cemerlang dimulai akhir tahun 1980-an.
Sosok bernama lengkap Abdullah Mahmud Hendropriyono kala itu masih berpangkat kolonel dan diangkat menjadi Komandan Korem 043/Garuda Hitam Lampung yang merupakan area tujuan transmigrasi.
Salah satu peristiwa yang membuat nama Hendropriyono akan mengingatkan kita pada Hak Asasi Manusia adalah karena peristiwa yang disebut Talangsari, salah satu daerah di Lampung.
Terjadi pertumpahan darah pada 7 Februari 1989 di daerah tersebut yang menewarkan orang-orang Islam dari kelompok Warsidi dan juga perwira TNI.
Pada masa itu, Hendro tidak langsung dicopot dari posisinya sebagai Danrem. Dia masih tetap bertugas di Lampung sampai 1991.
Setelah itu, ia diangkat menjadi Direktur Badan Intelijen Strategis (BAIS) dari 1991 sampai 1993. Kemudian diangkat menjadi Panglima Kodam Jakarta Raya (Jaya).
Kemudian, sejak 1996, Hendro mendapatkan jabatan non-militer. Di akhir kabinet Soeharto, Hendro menjadi Menteri Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan. Setelah Soehatro turun tahta, Hendropriyono merangkap jabatan sebagai Menteri Tenaga Kerja.
Baca Juga: Santer Isu Kepala BIN Bakal Dicopot, Pertanda 'Benturan' Serius antara Jokowi dan Megawati?
Ia juga menjabat sebagai Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) dari 2001 sampai 2004. Pada masa Hendro menjabat sebagai Kepala BIN inilah, aktivis HAM Munir terbunuh.
Ia diduga bertanggung jawab secara komando dalam pembunuhan Munir. Sampai sekarang, penyelesaian kasus Munir tidak jelas. Demikian itu yang bisa diuraikan mengenai profil Hendropriyono.
Kontributor : Mutaya Saroh