Setara Institut: Rapor Indeks HAM Kepemimpinan Jokowi Merah!

Erick Tanjung | Faqih Fathurrahman | Suara.com

Minggu, 10 Desember 2023 | 19:12 WIB
Setara Institut: Rapor Indeks HAM Kepemimpinan Jokowi Merah!
Presiden Jokowi. [Dok Kementerian Agama]

Suara.com - Setara Institute memberikan rapor merah terhadap Indeks Hak Asasi Manusia (HAM) era kepemimpinan Presiden Joko Widodo pada 2023. Jika menggunakan skor 1-7, maka angka moderatnya yakni diatas 3,5.

"Angka yang kami dapatkan itu adalah hanya berada pada angka 3,2, yang mana itu masih di bawah angka moderat 3,5," kata peneliti hukum dan konstitusi Setara Institute, Sayyidatul Insiyah di Jakarta, Minggu (10/12/2023).

Bahkan, lanjut dia, skor Indeks HAM Jokowi pada 2023 menurun 0,1 jika dibandingkan dengan 2022 lalu. Setiap tahun Indeks HAM selalu fluktuaktif. Pada 2019, Indeks HAM kepemimpinan Jokowi berada di angka yang sama atau stagnan di angka 3,2.

Sedangkan pada 2020 skor hanya mencapai 2,9, kemudian pada 2021 skor naik ke 3,0, dan terjadi peningkatan pada 2022 dengan skor 3,3.

Peneliti hukum dan konstitusi Setara Institute, Sayyidatul Insiyah. [Suara.com/Faqih]
Peneliti hukum dan konstitusi Setara Institute, Sayyidatul Insiyah. [Suara.com/Faqih]

Sayyidatul mengatakan, skor 3,2 didapatkan dengan mayoritas kontribusi dari pemenuhan Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya.

"Dibandingkan variabel hak sipol (sipil politik), kita bisa memotret dengan berbagai peristiwa, seperti pengkerdilan ruang-ruang sipil yang terjadi sepanjang rezim pemerintahan Jokowi. Kemudian mempengaruhi pencapaian terkait dengan hak sipol," ungkapnya.

Sayyidatul mengatakan terkait dengan hak ekosob para peniliti melihat hak atas tanah yang skornya sangat turun jika dibandingkan tahun-tajun sebelumnya.

"Tahun ini kita melihat hak atas tanah, kalau dibandingkan dengan beberapa tahun lalu itu sangat menurun,” ungkapnya.

“Pada tahun ini bahkan angkanya tidak mencapai 2 yaitu 1,9. Jadi hak yang paling rendah di antara hak pemenuhan ekosob lainnya," imbuh Sayyidatul.

Sayyidatul melanjutkan, ada 6 indikator penilaian terhadap hak sipol. Salah satunya yakni indikator kebebasan berekspresi. Dalam indikator tersebut, Jokowi hanya memperoleh penilaian di bawah 2.

"Presiden Jokowi itu yang hanya mencapai 1,9, tidak pernah mencapai 2. Angka itu kemudian selalu turun secara terus menurun pada tahun ini. Hasil penelitian kami menemukan bahwa skor untuk berekspresi dan berpendapat hanya berada pada 1,3 dan itu sangat jauh dengan perbandingan dengan hak-hak sub indikator lainnya," tutupnya.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Mudik Naik Motor 2026: Uji Kesiapan Anda Sebelum Pulang Kampung
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Geografi Indonesia Sejauh Mana Anda Mengenal Peta Nusantara?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Sudah Cair? Ungkap Karakter Asli Keuangan Kamu
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Pecahkan 10 Kasus Misterius Ini, Kamu Detektif atau Cuma Amatir?
Ikuti Kuisnya ➔
SIMULASI TKA SD: 15 Soal Matematika Materi Pecahan Senilai Beserta Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Bahasa Indonesia Kelas 6 SD Beserta Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Hasto Tegaskan Progam KIS, KIP, Bansos Pemerintahan Jokowi Dirancang PDIP

Hasto Tegaskan Progam KIS, KIP, Bansos Pemerintahan Jokowi Dirancang PDIP

Kotak Suara | Minggu, 10 Desember 2023 | 18:35 WIB

Ketiga Capres Diduga Terlibat Pelanggaran HAM, KontraS Beberkan Rekam Jejak Prabowo, Ganjar dan Anies

Ketiga Capres Diduga Terlibat Pelanggaran HAM, KontraS Beberkan Rekam Jejak Prabowo, Ganjar dan Anies

Kotak Suara | Minggu, 10 Desember 2023 | 17:36 WIB

Ogah Dikawal Saat Bareng Iriana, Kahiyang Ayu Pergoki Banyak Ojol Bawa HT: Mas Iki Opo?

Ogah Dikawal Saat Bareng Iriana, Kahiyang Ayu Pergoki Banyak Ojol Bawa HT: Mas Iki Opo?

Lifestyle | Minggu, 10 Desember 2023 | 17:18 WIB

Terkini

Babak Baru Korupsi Kuota Haji: KPK Tetapkan Petinggi Maktour dan Ketum Kesthuri Sebagai Tersangka

Babak Baru Korupsi Kuota Haji: KPK Tetapkan Petinggi Maktour dan Ketum Kesthuri Sebagai Tersangka

News | Selasa, 31 Maret 2026 | 00:33 WIB

Usut Tuntas Kasus Aktivis KontraS, Ketua YLBHI Desak Polri Tangkap Otak di Balik Teror Air Keras

Usut Tuntas Kasus Aktivis KontraS, Ketua YLBHI Desak Polri Tangkap Otak di Balik Teror Air Keras

News | Senin, 30 Maret 2026 | 22:53 WIB

PDIP Kutuk Keras Penyerangan TNI di Lebanon, Megawati Beri Instruksi Khusus Ini ke Kader

PDIP Kutuk Keras Penyerangan TNI di Lebanon, Megawati Beri Instruksi Khusus Ini ke Kader

News | Senin, 30 Maret 2026 | 22:10 WIB

Negosiasi Selat Hormuz Berlanjut, Menlu Sugiono: Ada Sinyal Positif untuk Kapal RI

Negosiasi Selat Hormuz Berlanjut, Menlu Sugiono: Ada Sinyal Positif untuk Kapal RI

News | Senin, 30 Maret 2026 | 21:53 WIB

Minta Polisi Ungkap Pendana Isu Ijazah Palsu, Tim Hukum Jokowi: Saya Dengar Ada 'Charlie Chaplin'

Minta Polisi Ungkap Pendana Isu Ijazah Palsu, Tim Hukum Jokowi: Saya Dengar Ada 'Charlie Chaplin'

News | Senin, 30 Maret 2026 | 21:34 WIB

Mendagri Tito Apresiasi BSPS, Program Perumahan Bantu Warga Kurang Mampu

Mendagri Tito Apresiasi BSPS, Program Perumahan Bantu Warga Kurang Mampu

News | Senin, 30 Maret 2026 | 21:13 WIB

Mahfud MD Curhat di DPD: Laporan Reformasi Polri Rampung, Tapi Belum Diterima Presiden

Mahfud MD Curhat di DPD: Laporan Reformasi Polri Rampung, Tapi Belum Diterima Presiden

News | Senin, 30 Maret 2026 | 21:07 WIB

Imigrasi Ngurah Rai Amankan Buronan Interpol Asal Inggris

Imigrasi Ngurah Rai Amankan Buronan Interpol Asal Inggris

News | Senin, 30 Maret 2026 | 20:38 WIB

Geledah Kantor PT AKT, Kejagung Temukan Tumpukan Dolar Senilai Rp 1 Miliar!

Geledah Kantor PT AKT, Kejagung Temukan Tumpukan Dolar Senilai Rp 1 Miliar!

News | Senin, 30 Maret 2026 | 20:01 WIB

Menaker Dorong Layanan Kemnaker Lebih Responsif dan Mudah Diakses Masyarakat

Menaker Dorong Layanan Kemnaker Lebih Responsif dan Mudah Diakses Masyarakat

News | Senin, 30 Maret 2026 | 19:42 WIB