REGIONAL:
Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) berencana menambah alokasi anggaran pendidikan dengan tujuan memperkuat sektor riset dan meningkatkan rasio penduduk Indonesia yang telah menyelesaikan pendidikan tingkat S2 dan S3, yang saat ini masih sangat rendah.
Saat membuka Konvensi Kampus XXIX dan Temu Tahunan XXV Forum Rektor Indonesia di Universitas Negeri Surabaya, Jawa Timur pada hari ini, Jokowi menyampaikan bahwa rasio penduduk yang telah menyelesaikan pendidikan S2 dan S3 di Indonesia hanya sekitar 0,4 persen. Sementara itu, negara tetangga telah mencapai angka 2,43 persen, dan negara maju bahkan mencapai 9,8 persen.
"Ini jauh sekali. Saya minggu ini rapat dan mengambil kebijakan untuk mengejar ketinggalan. Tidak tahu anggaran dari mana, tapi kita carikan agar S2, S3, usia produktif bisa naik drastis. Karena ini kejauhan sekali," ujar Jokowi, Senin (15/1/2024).
Untuk keperluan riset, Jokowi berencana memberikan instruksi kepada Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) agar berperan sebagai pengoordinasi riset bersama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dalam merancang kebutuhan riset guna mengatasi tantangan dan mengoptimalkan peluang yang ada.
Lebih pentingnya lagi, Presiden Jokowi menekankan bahwa kunci utamanya terletak pada perguruan tinggi, bukan hanya pada BRIN.
"Ini yang perlu bergeser, bahwa meskipun BRIN menjadi orkestrator, peran perguruan tinggi dalam penelitian dan pengembangan harus diperkuat," ungkapnya.
Artinya, menurutnya, anggaran untuk Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim akan mengalami peningkatan.
"Tidak apa-apa dimulai tahun ini. Nanti kan ganti presiden. Dimulai dulu yang gede, jadi presiden akan datang mau tidak mau melanjutkan. Entah itu 01, 02, atau 03, tapi dimulai dulu," kata dia, dikutip dari Antara.
"Tidak mungkin kalau Pak Nadiem menambahkan, Presiden kemudian memotong tidak akan berani. Karena peluang ke depan untuk ekonomi hijau dan biru. Kita butuh teknologi smart farming, butuh teknologi bio energi, fast computing, fast analys yang ini memang semuanya harus segera kita siapkan," sambung dia.
Menurutnya, dalam peradaban sebuah negara diberi peluang sekali untuk menjadi negara maju dan Indonesia diberi bonus demografi.
"Begitu kita tidak bisa memanfaatkan itu seperti negara Amerika Latin pada tahun 1950 hingga 1960 diberikan peluang tidak bisa memanfaatkan, akhirnya sampai saat ini masih jadi negara berkembang, malah turun jadi negara miskin, karena tidak memanfaatkan peluang yang diberikan. Dan terjebak middle income trap," kata Presiden Jokowi.
Karena itu, lanjutnya, peran perguruan tinggi harus dioptimalkan. Peringkat perguruan tinggi harus terus diperbaiki berdasarkan QS World.
"Yang rangkingnya 200 ke atas masih kecil sekali. Inilah pekerjaan besar. Meskipun sudah disampaikan oleh Profesor Mohammad Nasih keluhan yang ada. Saya senang blak blakan seperti itu. Tapi sudah saya catat dan akan kami bicarakan," ujar Presiden Jokowi.
Ia memahami semua upaya itu butuh biaya di tengah fiskal negara. Menurutnya, SDM adalah kunci. Untuk itu pembiayaan harus diupayakan bukan hanya APBN dan ABPD tapi juga dana abadi, termasuk menghubungkan dengan industri.
"APBN untuk pendidikan tahun 2009-2024 mencapai Rp6.400 triliun. Dana abadi LPDP, saat dibuka Rp1 triliun, di 2023 mencapai Rp139 triliun. Jumlah penerima beasiswa meningkat tujuh kali lipat. Tapi masih jauh dan kurang. Perlu ditingkatkan 5 kali lipat," pungkasnya.
TERPOPULER
