REGIONAL:
Suara.com - Dalam penyampaian visi dan misi di debat cawapres, calon wakil presiden nomor urut 03, Mahfud MD mengatakan, bahwa program food estate gagal. Hal itu ia sampaikan saat debat cawapres yang digelar di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Minggu (21/1/2024) malam.
Diketahui, Food Estate adalah konsep pengembangan pangan terintegrasi yang meliputi pertanian, perkebunan, dan peternakan di sebuah kawasan. Program ini termasuk salah satu Program Strategis Nasional (PSN) 2020-2024.
Menurut Mahfud, dalam proyek Food Estate, pemerintah tak terlihat melakukan langkah-langkah untuk menjaga kelestarian lingkungan.
“Maka kami punya program petani, di laut jaya, nelayan sejahtera. jangan seperti food estate yang gagal dan merusak lingkungan, yang bener aja, rugi dong kita,” kata Mahfud Md.
Lantas bagaimana faktanya terkait program Food Estate ini?
Dosen Program Studi Hubungan Internasional Universitas Islam Indonesia (UII) Masitoh Nur Rohmah mengatakan, pernyataan Mahfud MD tersebut adalah benar.
Menurutnya, food estate yang dilaksanakan mulai 2020 di Kalimantan Tengah dengan luas 30.000 hektare dari bekas proyek lahan gambut dapat dinyatakan gagal karena berbagai faktor:
Pertama, terjadi pemaksaan perubahan pola tanam yang mengakibatkan gagal panen serta hasil produksi yang tidak maksimal untuk periode selanjutnya.
Kedua, masih gagalnya implementasi kegiatan skema ekstensifikasi di kawasan pertanian yang tidak berjalan maksimal.
Ketiga, pembukaan lahan yang dilakukan oleh pemerintah masih belum siap untuk ditanam karena masih banyak kayu dan akar yang tidak dibersihkan.
Keempat, masih banyak saluran air tidak dibuat untuk jalur irigasi pertanian;
Kelima, tidak melibatkan masyarakat terkait pembangun an food estate sehingga masih banyak informasi yang terlewat dan kurangnya partisipasi dari masyarakat.
Hal senada juga disampaikan Peneliti Sajogyo Institute, Kiagus Muhamad Iqbal yang menyebut menurut laporan BBC Indonesia (2023), food estatedi Kalimantan Tengah mengalami kegagalan.
“600 hektare perkebunan singkong mengalami gagal panen, dan 17.000 hektar sawah baru tidak panen juga. Kegagalan diakibatkan perencanaan yang terlalu elitis hingga tidak ada partisipasi (bahkan terjadi penolakan) dari masyarakat,” bebernya.
Pernyataan juga dibenarkan Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjajaran (Unpad), Viktor Primana.
Dia mengatakan, beberapa perkebunan pangan skala besar yang didirikan oleh pemerintah Indonesia di bawah program food estate dilaporkan telah ditinggalkan.
Investigasi lapangan pada 2022 dan 2023 menemukan semak liar dan ekskavator yang ditinggalkan di lahan yang telah dibuka untuk singkong dan padi di provinsi Kalimantan Tengah.
“Para aktivis mengatakan kegagalan program ini sudah terlihat sejak awal, karena kurangnya penilaian dampak yang dilakukan sebelum memilih lokasi dan membuka hutan untuk tanaman yang tidak cocok dengan tanah,” tulisnya.
Program ini mencerminkan Mega Rice Project pada pertengahan 1990an, yang gagal meningkatkan hasil panen dan menyebabkan kerusakan luas pada lahan gambut kaya karbon.
TERPOPULER