REGIONAL:
Suara.com - Kantor Komisi untuk Orang Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) digeruduk sejumlah orang yang mengaku Forum Masyarakat Pemuda Mahasiswa Indonesia Timur Cinta NKRI pada Senin (5/2/2024).
Mereka menuding KontraS sebagai pemicu kekacauan dan perpecahan karena menyuarakan isu pemakzulan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Dua hari sebelumnya, yakni pada Sabtu 3 Februari, sejumlah organisasi mahasiswa dan kelompok lainnya yang sedang melakukan rapat konsolidasi bertajuk 'Pemilu Curang dan Pemakzulan Presiden Joko Widodo (Jokowi)' di Balai Warga, yang berlokasi di sekitar Universitas Trilogi, Jakarta dibubarkan dan diintimidasi, serta seorang di antaranya mengalami tindak kekerasan.
Menanggapi dua rangkaian peristiwa tersebut, Direktur Eksekutif Lokataru Foundation Delpedro Marhaen menduga, ada upaya intimidasi bagi kelompok masyarakat yang mengkritisi Jokowi.
"Patut diduga ada upaya penggalangan kekuatan melalui tangan-tangan pihak lain untuk mengintimidasi dan melakukan kekerasan terhadap diskusi-diskusi yang membahas kritik terhadap Presiden Jokowi terkait situasi politik saat ini," kata Pedro sapaan akrab Delpedro kepada Suara.com, Selasa (6/2/2024).
Ia mengemukakan tekanan seperti itu bukan sesuatu yang baru, serangan terhadap kebebasan berkumpul, berpendapat, dan berekspresi di kampus juga marak terjadi sebelum-sebelumnya.
"Baru-baru ini Ketua Dewan Guru Besar Universitas Indonesia (UI) Harkristuti Harkrisnowo dan sivitas akademika UI lainnya diintimidasi terkait sikap mereka yang menyuarakan pesan kritik untuk Presiden Jokowi. Intimidasi yang datang dari aparat tersebut meminta para akademisi UI untuk tidak menyampaikan petisi tersebut," kata Pedro.
Upaya penggembosan dari para akademisi juga disebut Pedro,diserang dengan label gerakan partisan, politik praktis dan kepentingan elektoral lainnya.
"Celakanya, tuduhan-tuduhan itu justru datang dari orang-orang di dalam pemerintahan yang kemudian didukung oleh para pendukung calon presiden dan wakil presiden nomor urut dua, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka," katanya.
Dia pun menyebut upaya tersebut membahayakan demokrasi.
"Purbasangka dan pelabelan yang dilakukan oleh orang-orang di pemerintahan terhadap gerakan moral dan sikap kritis akademisi yang mengkritik Presiden Jokowi terkait situasi politik saat ini merupakan tindakan yang berbahaya bagi demokrasi," ujar Pedro.
Di sisi lain, disebutnya selain melanggar kebebasan sipil, mereka di Lokataru Foundation memandang hal itu sebagai bukti kepemimpinan Jokowi yang terdesak.
"Terutama kebebasan akademik, intimidasi dan kekerasan yang terjadi saat ini dipandang oleh Lokataru Foundation sebagai tanda-tanda kepemimpinan Presiden Jokowi yang semakin terdesak," tegas Pedro.
"Gelombang kritik yang meluas dalam masyarakat mengindikasikan bahwa legitimasi Presiden semakin merosot, namun pemerintah berupaya menekannya dengan menggunakan berbagai cara demi mempertahankan kekuasaannya," sambungnya.
Lokataru Foundation mendesak serangan terhadap pihak-pihak pengkritik Jokowi untuk dihentikan.
"Praktik intimidasi dan kekerasan terhadap mahasiswa, akademisi, dan siapa pun yang mengkritik Presiden harus dihentikan. Namun, praktik seperti ini tidak akan berhenti jika hanya mengandalkan aparat penegak hukum untuk menyelidiki kasus-kasus semacam ini. Diperlukan keberanian warga yang kuat dan tanpa rasa takut untuk menentang intimidasi semacam itu," katanya.
TERPOPULER