Suara.com - Calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud Md, menilai kurang tepat jika program paslon nomor urut 2 Prabowo-Gibran mengenai makan siang gratis sudah dimasukkan ke dalam pembahasan APBN 2025.
Menurutnya, pembahasan APBN soal program makan siang gratis itu seharusnya dibahas oleh pemerintahan baru, bukan saat ini.
"APBN 2025? Ya mestinya kurang tepat, karena APBN itu nanti kan ditetapkan oleh pemerintah sekarang, tetapi kalau yang mau masuk program makan siang gratis kan pemerintah baru," kata Mahfud di Bentara Budaya Jakarta, Jakarta, Senin (26/2/2024).
Ia mengatakan, soal program makan siang gratis boleh masuk dalam pembahasan pada perubahan APBN 2025 dilakukan oleh pemerintahan baru.
"Mestinya itu menjadi program pemerintah baru yang baru bisa masuk nanti di APBN perubahan 2025, Juni ya, Juni tahun 2025," tuturnya.
Kendati begitu, Mahfud tak akan mempersoalkan jika program sumbangan makan gratis masuk APBN 2025 hanya sebagai sumbangan pemikiran dalam sidang kabinet.
"Tetapi enggak apa-apa lah itu mungkin sebagai sumbangan saja, sumbangan pemikiran. Tetapi kalau dari segi tahapan, itu mestinya ditetapkan oleh pemerintahan baru," ujarnya.
Saat ditanya apakah soal etika politiknya pembahasan program makan siang gratis dibahas dalam sidang kabinet Jokowi, Mahfud menyerahkan kepada awak media untuk menilai.
"Terserah kamu saja, Ya kamu nilai sendiri saja," kata Mahfud.
Sebelumnya, program makan siang gratis yang menjadi janji calon presiden, Prabowo Subianto nampaknya benar-benar segera terwujud.
Hal ini dipastikan usai Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan, pembicaraan mengenai anggaran makan siang gratis telah dimasukkan ke dalam pembahasan APBN 2025, dengan besaran Rp15.000 untuk setiap anak di Indonesia.
Airlangga menegaskan bahwa anggaran tersebut akan didistribusikan secara merata di seluruh wilayah Indonesia. Namun, ia belum dapat mengungkapkan secara detail total anggaran yang dialokasikan dalam APBN 2025 karena pembahasan rinci belum dilakukan.
"Diperkirakan sekitar Rp 15.000 per anak. Itu bisa bervariasi," ujar Airlangga saat diwawancarai di kantornya, Jakarta, pada Senin (26/2/2024).
Ia menambahkan, usai pembahasan APBN 2025 di Istana Negara pagi itu, belum ada pembicaraan rinci mengenai program makan siang gratis.
Seperti yang diketahui, Presiden Joko Widodo pagi ini telah mengadakan rapat kabinet paripurna untuk membahas rencana kerja pemerintah (RKP) dan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) sebagai dasar penyusunan APBN 2025.
Ia menekankan bahwa anggaran Rp 15.000 per anak tersebut tidak termasuk dalam program susu gratis. Mengenai menu makanan, keputusan akan diserahkan kepada pemerintah daerah masing-masing dengan tetap mempertimbangkan besaran anggaran sebesar Rp 15.000 per anak.
"Jadi, di luar program susu, (mengenai menu) itu akan menjadi keputusan daerah masing-masing, kita tidak akan membuatnya seragam," tegasnya.
