Jokowi Ingin Indonesia Mandiri Pangan di Tengah Sulitnya Impor Bahan Pokok

Dwi Bowo Raharjo | Novian Ardiansyah | Suara.com

Kamis, 29 Februari 2024 | 13:50 WIB
Jokowi Ingin Indonesia Mandiri Pangan di Tengah Sulitnya Impor Bahan Pokok
Presiden Joko Widodo atau Jokowi menekankan pentingnya kemandirian pangan di tengah krisis pangan yang sedang melanda dunia. (Foto: Muchlis Jr - Biro Pers Sekretariat Presiden)

Suara.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menekankan pentingnya kemandirian pangan di tengah krisis pangan yang sedang melanda dunia. Hal ini menjdi sorotan Jokowi terlebih banyak negara yang kesulitan impor bahan pangan pokok, semisal beras dan gandum.

Jokowi mengatakan sebelumnya impor pangan sebelumnya mudah didapatkan dari 22 negara, namun kini mengalami pembatasan ekspor.

Penekanan pentingnya kemandirian pangan disampaikan Jokowi dalam sambutannya saat meresmikan pabrik amonium nitrat PT Kaltim Amonium Nitrat di Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, hari ini.

"Artinya, pangan ke depan menjadi sangat penting bagi semua negara dan produktivitas pangan kita memerlukan yang namanya pupuk," kata Jokowi dalam keterangannya, Kamis (29/2/2024).

Indonesia kata Jokowi, masih belum memilki kemandirian dalam hal pupuk lantaran masih melakukan impor dalam beberapa komponen dan bahan bakunya.

Kekinian lewat pembangunan pabrik PT Kaltim Amonium Nitrat, Jokowi berharap impor amonium nitrat yang semula mencapai 21 persen bisa dikurangi hingga 8 persen, sehingga mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor.

Pabrik yang dibangun dengan investasi sebesar Rp1,2 triliun itu diharapkan tidak hanya meningkatkan ketersediaan bahan baku pupuk di dalam negeri, tetapi juga mendorong kemandirian dan produktivitas pangan Indonesia.

"Saya minta ekspansi ini diteruskan sehingga substitusi barang-barang impor itu bisa kita lakukan," kata Jokowi.

Kepala negara juga menegaskan tentang pentingnya upaya berkelanjutan untuk mencapai kemandirian dalam produksi barang dan produk lainnya, tidak terbatas hanya pada amonium nitrat. Dengan demikian diharapkan Indonesia dapat sepenuhnya mengendalikan kebutuhan domestiknya dan mengurangi ketergantungan terhadap impor.

"Tidak hanya urusan amonium nitrat, tetapi juga barang-barang dan produk-produk kita yang masih impor. Harus semuanya bisa diproduksi di dalam negeri karena kita memiliki kekuatan untuk itu," kata Jokowi.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Bukan Pemilu Ulang, Target Utama Hak Angket Adalah Melengserkan Jokowi

Bukan Pemilu Ulang, Target Utama Hak Angket Adalah Melengserkan Jokowi

Kotak Suara | Kamis, 29 Februari 2024 | 12:45 WIB

Jokowi Salahkan Pupuk Usai Ramai Produksi Pangan RI Anjlok

Jokowi Salahkan Pupuk Usai Ramai Produksi Pangan RI Anjlok

Bisnis | Kamis, 29 Februari 2024 | 11:57 WIB

Kala Jokowi Sebut Rp1,2 Triliun Uang Kecil

Kala Jokowi Sebut Rp1,2 Triliun Uang Kecil

Bisnis | Kamis, 29 Februari 2024 | 11:35 WIB

Tak Mau Seperti Jakarta, Jokowi Dorong Kota-kota Lain Genjot Pembangunan Transportasi Umum

Tak Mau Seperti Jakarta, Jokowi Dorong Kota-kota Lain Genjot Pembangunan Transportasi Umum

News | Kamis, 29 Februari 2024 | 11:30 WIB

Terkini

Amnesty: Kritik Pemerintah Dibungkam Lewat Kampanye Disinformasi 'Antek Asing'

Amnesty: Kritik Pemerintah Dibungkam Lewat Kampanye Disinformasi 'Antek Asing'

News | Selasa, 19 Mei 2026 | 17:18 WIB

Kedubes Palestina Kutuk Israel usai Cegat Konvoi Global Sumud Flotilla ke Gaza

Kedubes Palestina Kutuk Israel usai Cegat Konvoi Global Sumud Flotilla ke Gaza

News | Selasa, 19 Mei 2026 | 17:12 WIB

Mendagri Bersama Menteri PKP Luncurkan Bedah Rumah BSPS di Provinsi Wilayah Maluku-Bali-Nusra

Mendagri Bersama Menteri PKP Luncurkan Bedah Rumah BSPS di Provinsi Wilayah Maluku-Bali-Nusra

News | Selasa, 19 Mei 2026 | 17:00 WIB

Polda Jabar Bongkar Kasus Penipuan Dapur MBG, Modus Catut Nama BGN dan Jual Koordinat SPPG

Polda Jabar Bongkar Kasus Penipuan Dapur MBG, Modus Catut Nama BGN dan Jual Koordinat SPPG

News | Selasa, 19 Mei 2026 | 16:51 WIB

Jaga Stabilitas Politik & Keamanan Daerah, Mendagri: Pemda Perkuat Forkopimda, FKUB & Tim TPKS

Jaga Stabilitas Politik & Keamanan Daerah, Mendagri: Pemda Perkuat Forkopimda, FKUB & Tim TPKS

News | Selasa, 19 Mei 2026 | 16:50 WIB

Jurnalis Indonesia Disebut Makin Rentan Intimidasi, AJI Ungkap 4 Isu yang Paling Bahaya

Jurnalis Indonesia Disebut Makin Rentan Intimidasi, AJI Ungkap 4 Isu yang Paling Bahaya

News | Selasa, 19 Mei 2026 | 16:47 WIB

Dipecat dan Ditahan! Begini Tampang AKP Deky 'Beking' Bandar Narkoba Pakai Baju Tahanan Nomor 38

Dipecat dan Ditahan! Begini Tampang AKP Deky 'Beking' Bandar Narkoba Pakai Baju Tahanan Nomor 38

News | Selasa, 19 Mei 2026 | 16:31 WIB

Tampang Eks Kasat Narkoba Kutai Barat AKP Deky Sasiang Ditahan Bareskrim, Jadi Beking Bandar

Tampang Eks Kasat Narkoba Kutai Barat AKP Deky Sasiang Ditahan Bareskrim, Jadi Beking Bandar

News | Selasa, 19 Mei 2026 | 16:30 WIB

Menhan Sjafrie: Peradilan Militer Bisa Hukum Lebih Berat Pelaku Penyiraman Air Keras

Menhan Sjafrie: Peradilan Militer Bisa Hukum Lebih Berat Pelaku Penyiraman Air Keras

News | Selasa, 19 Mei 2026 | 16:16 WIB

Akui Tak Bisa Nego Langsung dengan Israel, Pemerintah Gandeng Pihak Ketiga Bebaskan 9 WNI

Akui Tak Bisa Nego Langsung dengan Israel, Pemerintah Gandeng Pihak Ketiga Bebaskan 9 WNI

News | Selasa, 19 Mei 2026 | 16:03 WIB