Gelar Seruan Salemba 2024, Guru Besar se-Jabodetabek Ungkit Penyalahgunaan Kekuasaan

Suara.com - Sejumlah guru besar hingga akademisi dari berbagai perguruan tinggi di Jabodetabek berkumpul di Aula IMERI Universitas Indonesia (UI), Kampus Salemba, Jakarta Pusat, Kamis (14/3/2024). Mereka mengeluarkan pernyataan sikap bertajuk Seruan Salemba 2024.

Aksi ini dilakukan dalam menyikapi perkembangan situasi nasional belakangan ini.

Salah satu Guru Besar UI, Sulistyowati Irianto, mengatakan para ilmuwan memikul beban kepemimpinan moral dan intelektual. Intuk itu mereka merasa punya sikap politik dan penilaian kritis yang mengacu kebenaran ilmiah dan kepekaan sosial.

Sulistyowati menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengkhianati amanat konstitusi.

"Konstitusi mewajibkan presiden, sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, untuk berdiri di atas semua golongan tanpa terkecuali. Namun amanat konstitusi tersebut tidak dilaksanakan semata demi kepentingan kekuasaan," kata Sulistyowati, dalam keterangan tertulisnya, Kamis (14/3/2024).

Konstitusi, lanjut Sulistyowati, mewajibkan presiden mematuhi hukum dan kemandirian peradilan.

Meski demikian, mereka menilai telah terjadi penyelagunaan kekuasaan dengan rekayasa hukum (politisasi yudisial) yang meruntuhkan demokrasi.

"Diubahnya berbagai aturan dan kebijakan melemahkan pemberantasan korupsi dan merugikan hak rakyat, dari bidang kesehatan, ketenagakerjaan, hingga mineral dan pertambangan yang berakibat tersingkirnya masyarakat adat, hutan, dan kepunahan keanekaragaman hayati sebagai sumber pengetahuan, pangan, dan obat-obatan," ucap Sulis.

Sementara itu, Guru Besar UI, Balina Singka mengatakan, jika selama ini bantuan sosial hanya digunakan untuk pembiaran terhadap kemiskinan.

Padahal, sambung Balina, penghapusan kemiskinan dilakukan dengan upaya memperluas lapangan kerja di segala bidang, meningkatkan kapasitas penduduk usia muda agar punya akses pendidikan setinggi-tingginya, memiliki inovasi untuk menghasilkan produk sains, teknologi, kesenian dan beragam produk budaya.

Tak hanya itu, selama pemerintahan Jokowi terus bermunculan kebijakan yang mereduksi substansi pendidikan menjadi urusan administratif semata.

“Para pengajar dibebani berbagai borang penilaian, sementara substansi dan profesionalisme pendidik terabaikan,” katanya.

Lebih lanjut, terjadi kekerasan simbolik atau budaya demi membenarkan tindakan mempertahankan kekuasaan. Masalahnya, menurut mereka, kekerasan simbolik adalah awal bagi pembenaran kekerasan psikologis, termasuk intimidasi.

"Seperti yang menimpa para Guru Besar di berbagai universitas khususnya di Jawa Tengah usai menyatakan sikapnya. Selanjutnya kekerasan budaya juga akan menjadi pembenaran bagi kekerasan fisik," tandasnya.