Suara.com - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto memastiakan elite parpol di Koalisi Perubahan belum pernah membahas soal usulan agar Presiden Jokowi menjadi ketua koalisi besar.
Usulan Jokowi memimpin koaliai partai usai tidak jadi presiden sebelumnya diinisiasi Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Tetapi Airlangga menegaskan belum ada pembicaraan terkait usulan PSI tersebut.
Diketahui baik Partai Golkar maupun PSI merupakan partai yang tergabung di Koalisi Indonesia Maju pengusung pasangan Prabowo Subianto-Gibram Rakabuming Raka.
"Belum pernah ada pembicaraan," kata Airlangga di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (19/3/2024).
Sebelumnya, Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi juga menanggapi usulan agar Jokowi menjadi ketua koalisi partai pada pemerintahan Prabowo-Gibran.
Menurut Budi, hal tersebut masih jauh. Mengingat Komisi Pemilihan Umum (KPU) saja belum mengumumkan resmi siapa pemenang Pilpres 2024. Hal ini disampaikan Budi saat ditanya mengenai tanggapan presiden soal usulan PSI.
"Ya tunggu saja lihat perkembangan. Ini kan masih, KPU tanggal 20 Maret masih belum pengumuman. Pak Prabowo aja masih nunggu. Kita aja masih nunggu keputusan resmi KPU kan," kata Budi di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (13/3/2024).
Kendati begitu, Budi menegaskan, usulan tersebut tentu tidak masalah. Sebagai pendapat, PSI tentu sah-sah saja menyampaikan aspirasi terkait Jokowi menjadi ketua koalisi usai melepas jabatan presiden.
Usulan PSI Dikritik
Baca Juga: Prabowo Subianto ke Pekerja IKN: Puasa Gak? Yang Udah Batal Angkat Tangan
Diketahui, Wakil Ketua Dewan Pembina PSI, Grace Natalie, telah menyampaikan bahwa Jokowi seharusnya menduduki posisi ketua koalisi, mengatasi semua ketua umum partai politik dalam koalisi.
Usulan tersebut belakangan mendapat kritikan. Menurut pengamat politik dari Motion Cipta Matrix, Wildan Hakim, usulan itu hanyalah cara PSI untuk mempertahankan popularitas politik di tengah dinamika yang berubah.
Wildan berpandangan PSI berusaha memanfaatkan popularitas Jokowi untuk meningkatkan elektabilitas partai.
"PSI telah lama mengasosiasikan dirinya sebagai 'Partainya Jokowi', sebuah strategi political marketing yang mengandalkan ketokohan Jokowi," kata Wildan, dikutip Selasa (12/3/2024).
Ia menambahkan, dengan masa jabatan Jokowi yang akan berakhir, PSI mencari cara untuk tetap terhubung dengan sosok yang dianggap memberikan dampak positif bagi partai.
