Suara.com - Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDIP, Komarudin Watubun menilai Pemilu 2024 adalah pemilu yang paling buruk pasca reformasi.
Hal itu disampaikan Komarudin saat rapat kerja dengan KPU RI dan Kementerian Dalam Negeri, Senin (25/3/2024).
Awalnya, pimpinan rapat Ahmad Doli Kurnia menanyakan kepada forum untuk menunda rapat dan akan dilanjutkan pada Senin (1/4/2024).
Komaruddin kemudian mengajukan interupsi. Ia setuju rapat dilanjutkan pada Senin pekan depan.
Namun Komarudin meminta Ketua KPU wajib hadir tanpa diwakilkan. Dia menilai ada masalah serius yang harus dibahas.
![Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka (kiri) bersama dengan Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto (tengah) dan Ketua Bidang Kehormatan PDIP Komarudin Watubun (kanan) saat berkunjung ke Kantor DPP PDIP di Jakarta Pusat, Senin (22/5/2023). [Suara.com/Alfian Winanto]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2023/05/22/30352-pdip-gibran-rakabuming-raka-hasto-kristiyanto-komarudin-watubun.jpg)
Baginya penyelanggaraan Pemilu 2024 adalah pemilu yang paling buruk di era reformasi.
"Masalah ini, masalah serius. Dari tadi kita dengar yang bagus-bagus saja. Sementara publik di luar itu merasa pemilu kali ini adalah pemilu paling terburuk dalam sejarah Reformasi, termasuk saya yang menilai begitu," ujar Komarudin di Kompleks Senayan, Jakarta Pusat.
Komarudin meminta KPU tidak anti kritik terhadap penyelanggaraan pemilu yang sudah dilakukan. Ia juga menyinggung tentang kualitas demokrasi yang akan semakin buruk jika masalah Pemilu 2024 tidak dibahas sampai tuntas.
![Ketua KPU Hasyim Asy'ari (tengah) bersama para anggota KPU menunjukkan Berita Acara Penetapan Hasil Pemilu 2024 yang sudah ditandatangani saat Rapat Pleno Terbuka Penetapan Hasil Pemilu 2024 Tingkat Nasional di Kantor KPU RI, Jakarta, Rabu (20/3/2024). [Suara.com/Alfian Winanto]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2024/03/20/78446-rapat-pleno-terbuka-penetapan-hasil-pemilu-2024-kpu-hasyim-asyari.jpg)
"Oleh karena itu, jangan dengar yang bagus-bagus saja. Kita juga harus terbuka untuk menerima penilaian dari luar. Karena orang yang duduk di dalam ini adalah semua orang yang berpendidikan," ucap Komarudin.
"Jadi kalau tidak bisa merekam, bisa menerima informasi dari publik, untuk apa bicara demokrasi. Demokrasi kita akan terus begitu," lanjutnya.
Dalam kesempatan yang sama, Anggota Komisi II dari PDIP lainnya, Endro Suswantoro Yahman menyatakan sepakat dengan Komarudin.
Endro mengusulkan DPR membentuk panitia kerja (panja) guna untuk melakukan evaluasi menyeluruh penyelanggaran Pemilu 2024.
"Saya minta persetujuan kawan-kawan juga ini dibentuk panja biar lebih spesifik. Karena apa? Kita mau melakukan evaluasi tanpa keseriusan focusing yang jelas ini percuma," ungkap Endro.
TERPOPULER
