Lebih lanjut, ia juga menyoroti soal rencana pembentukan 22 komando daerah militer (kodam) di era Jokowi. Menurutnya, rencana tersebut rentan disalahgunakan oleh elit-elit dan perwira untuk melakukan kekerasan terhadap rakyat sendiri.
“Karena ancaman keamanan praktis tidak ada sebenarnya. Apa alasannya untuk kodam-kodam itu bisa ditambah?” katanya.
Di sisi lain, Savic menyebut juga ada pembeda pada penyelenggaraan Pemilu 1971 dan Pemilu 2024. Menurutnya, pembagian bansos dan politik uang demi kepentingan elektoral sangat terasa pada Pemilu 2024.
“Saya tahu bansos itu biasanya baru cair di bulan-bulan ketiga atau keempat, tapi ini bulan pertama dan cairnya begitu besar dan juga politik uang itu juga sedemikian luar biasa dan saya tidak tahu persis angkanya berapa persen mempengaruhi, tetapi yang jelas bahwa kita tahu bahwa itu mempengaruhi,” tuturnya.
“Ini yang saya kira membedakan Pemilu 1971 dan Pemilu 2024. Tapi kita menyaksikan bagaimana peran aparat negara begitu intensif,” lanjutnya.