Pakar Hukum Tata Negara: Putusan MK Tak Bisa Dibatalkan Ketika Diucapkan

Suara.com - Pakar Hukum Tata Negara, Abdul Chair Ramadhan menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tidak bisa dibatalkan ketika diucapkan.

"Putusan Mahkamah Konstitusi itu final and binding, yaitu terakhir dan mengikat. Tidak bisa untuk dibatalkan ketika diucapkan. Jadi tidak ada lagi upaya-upaya hukum lain," kata Abdul yang juga Ketua Umum Persatuan Doktor Pascasarjana Hukum Indonesia, melansir Antara, Selasa (23/4/2024).

Diketahui, MK menolak seluruh permohonan sengketa Pilpres 2024 yang diajukan kubu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar maupun Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Dengan ditolaknya gugatan itu tidak ada lagi upaya hukum yang bisa dilakukan, sehingga dipastikan Prabowo-Gibran menjadi pemenang Pilpres 2024.

Abdul menekankan bahwa meskipun ada hakim yang memiliki pendapat berbeda (dissenting opinion), hal tersebut tidak menggugurkan keputusan MK yang menolak gugatan secara keseluruhan.

"Apakah beda pendapat ini mempengaruhi keabsahan dari keputusan itu? Ya tidak. Yang menyatakan dissenting tetapi secara hukum putusan itu atas nama majelis Mahkamah Konstitusi. Itu biasa perbedaan pendapat," cetusnya.

Dia berharap semua pihak dapat menerima dan mematuhi keputusan MK, tidak ada lagi upaya yang dapat menimbulkan perselisihan. Sebab semua perkara pasti ada ujung atau akhirnya.

MK juga harus menyampaikannya ke Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), karena yang akan melantik presiden terpilih adalah MPR.