Infografis
"Mengapa (MK) bisa dintervensi oleh kekuasaan. Nampak jelas melalui keputusan terhadap perkara nomor 90 yang menimbulkan begitu banyak antipati karena ambisi kekuasaan, sukses mematikan etika moral dan hati nurani hingga tumpang tindih kewenangan," sambungnya.
Ia lantas menegaskan, jika dalam negara dengan iklim politik seperti di Indonesia, seharusnya hanya ada satu lembaga yang mengurusi legislasi, yakni DPR RI. Ia mengkritisi banyaknya langkah judicial review yang disalahgunakan lewat MK.
"Dengan demikian setiap penambahan materi muatan undang undang harusnya hadir melalui proses legislasi di DPR RI, bukan melalui judicial review di MK sebagaimana terjadi akhir-akhir ini," tuturnya.
Ia menegaskan, jika apa yang disampaikannya tersebut merupakan pernyataan seorang Ketua Umum Partai Politik bukan atas pribadi.
"Ini ketua umum partai lho yang ngomong. Bukannya ibu Mega secara pribadi loh. Dalam kaitan ini MK hanya memiliki kewenangan menguji dan memutuskan apakah suatu undang-undang sesuai atau bertentangan dengan konstitusi. MK itu ya saya yang mendirikan," tegasnya.
"Coba bayangkan kok barang yang saya bikin itu digunakan tapi tidak makin baik," imbuhnya.
Tak hanya itu, dalam pidatonya Presiden kelima RI ini juga menyinggung persoalan utang hingga dinamika perebutan jatah kursi menteri dalam pemerintahan ke depan.
Singgung Perebutan Jatah Kursi Menteri
Soal utang negara, Megawati bahkan melemparkan pertanyaan soal bagaimana harus membayar utang negara yang semakin membesar. Ia membandingkannya dengan situasi ketika dulu Indoensia bisa cepat membayar utang ke IMF.
Baca Juga: Kantongi KTA PDIP, Andika Perkasa Ngaku Siap Jika Diperintah Maju di Pilkada Jakarta
Megawati menyampaikan sudah menjadi tugas sejarah untuk tidak pernah berhenti berjuang mengangkat harkat dan martabat para petani, buruh, dan nelayan. Ini bukan hanya slogan, tetapi benar-benar menjadi basis keberpihakan Partai.
