KPK Tepis Ada Agenda Politis Pencarian Harun Masiku Di Tengah Retaknya Hubungan Jokowi-PDIP

Bangun Santoso, Dea Hardiningsih Irianto

Jum'at, 14 Juni 2024 | 18:50 WIB
KPK Tepis Ada Agenda Politis Pencarian Harun Masiku Di Tengah Retaknya Hubungan Jokowi-PDIP
Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika. (Suara.com/Dea)

Suara.com - Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Tessa Mahardhika membantah adanya hubungan politis dalam penegakan hukum kasus dugaan suap pada pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR yang melibatkan buronan Harun Masiku sebagai tersangka.

Dia menegaskan, tidak ada agenda politik apapun dalam upaya KPK untuk menemukan Harun Masiku yanh sudah menjadi buronan selama 4 tahun terakhir.

"Tidak dalam rangka agenda politik apapun, pemberitaan maupun kegiatan yang dilakukan penyidik," kata Tessa di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (14/6/2024).

"Apabila itu terjadi secara bersamaan atau kebetulan, itu hanya kebetulan saja," tambah dia.

Dia menjelaskan, bahwa penyidik mencari Harun Masiku tanpa henti. Bahkan, lanjut dia, pencarian dilakukan hingga ke beberapa negara.

"Semua informasi baru yang didapatkan oleh penyidik, akan ditindak lanjuti baik itu melalui pemeriksaan maupun upaya-upaya penyidikan lainnya," tandasnya.

Sekadar informasi, KPK kembali melakukan penggeledahan dan memeriksa sejumlah saksi berkenaan dengan pencarian Harun Masiku baru-baru ini.

Hal itu menimbulkan anggapan bahwa pergerakan KPK ini berkaitan dengan peta politik yang berubah pada Pemilu 2024, termasuk kabar keretakan hubungan Presiden Joko Widodo dengan PDIP.

Terbaru, KPK memeriksa Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto sebagai saksi dalam kasus Harun Masiku, Senin (10/6/2024).

baca juga

Pada pemeriksaan tersebut, dua ponsel dan sebuah buku catatan yang diklaim berisi agenda internal PDIP seperti strategi pemenangan Pilkada 2024 milik Hasto disita oleh penyidik KPK.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Staf Hasto Ngaku Trauma Dibentak Penyidik, KPK Siap Buka Rekaman CCTV Dan Audio Pemeriksaan

Staf Hasto Ngaku Trauma Dibentak Penyidik, KPK Siap Buka Rekaman CCTV Dan Audio Pemeriksaan

News | Jum'at, 14 Juni 2024 | 18:22 WIB

Periksa Gus Muhdlor, KPK Dalami Penerimaan Uang Untuk Kepentingan Politik

Periksa Gus Muhdlor, KPK Dalami Penerimaan Uang Untuk Kepentingan Politik

News | Jum'at, 14 Juni 2024 | 18:05 WIB

Tak Terima Hasto Dan Stafnya Digeledah KPK, Seluruh DPD PDIP Nyatakan Sikap Perlawanan

Tak Terima Hasto Dan Stafnya Digeledah KPK, Seluruh DPD PDIP Nyatakan Sikap Perlawanan

News | Jum'at, 14 Juni 2024 | 17:55 WIB

Bukan Hanya Tak Etis, Penyitaan Barang Hasto PDIP Juga Disebut Melanggar Hukum

Bukan Hanya Tak Etis, Penyitaan Barang Hasto PDIP Juga Disebut Melanggar Hukum

News | Jum'at, 14 Juni 2024 | 15:46 WIB

Kekayaan Firli Bahuri, Eks Ketua KPK Ampuh 7 Bulan Jadi Tersangka tapi Tak Ditahan

Kekayaan Firli Bahuri, Eks Ketua KPK Ampuh 7 Bulan Jadi Tersangka tapi Tak Ditahan

Lifestyle | Jum'at, 14 Juni 2024 | 15:03 WIB

Ngaku Fokus Nyari tapi Belum Ada Hasil, KPK: Kalau Ada yang Lihat Harun Masiku, Kabari Kami

Ngaku Fokus Nyari tapi Belum Ada Hasil, KPK: Kalau Ada yang Lihat Harun Masiku, Kabari Kami

News | Jum'at, 14 Juni 2024 | 14:15 WIB

Kronologi Eks Ketua KPK Firli Bahuri Jadi Tersangka Selama 7 Bulan Tapi Tak Ditahan

Kronologi Eks Ketua KPK Firli Bahuri Jadi Tersangka Selama 7 Bulan Tapi Tak Ditahan

News | Jum'at, 14 Juni 2024 | 13:59 WIB

Terkini

The Walk Hadir di Serpong, Satukan Kuliner dan Beauty dalam Satu Destinasi Lifestyle

The Walk Hadir di Serpong, Satukan Kuliner dan Beauty dalam Satu Destinasi Lifestyle

Lifestyle | Kamis, 17 September 2026 | 02:04 WIB

Momen Kaesang Pangarep Ajak Anak Penyintas Gempa Palue Main Catur dan Ular Tangga

Momen Kaesang Pangarep Ajak Anak Penyintas Gempa Palue Main Catur dan Ular Tangga

Bali | Rabu, 16 September 2026 | 23:24 WIB

Menkeu Suahasil Akan Evaluasi Perombakan Ratusan Pejabat Kemenkeu Era Purbaya

Menkeu Suahasil Akan Evaluasi Perombakan Ratusan Pejabat Kemenkeu Era Purbaya

Bisnis | Rabu, 16 September 2026 | 23:11 WIB

Teknologi Silicon-Carbon dan Update 6 Tahun, REDMI Note 17 Mulai Rp3,9 Jutaan

Teknologi Silicon-Carbon dan Update 6 Tahun, REDMI Note 17 Mulai Rp3,9 Jutaan

Tekno | Rabu, 16 September 2026 | 23:10 WIB

Antrean Pertalite Mengular di Bengkulu, Helmi Hasan Malah Ajak Warga Salat Tobat

Antrean Pertalite Mengular di Bengkulu, Helmi Hasan Malah Ajak Warga Salat Tobat

Sumsel | Rabu, 16 September 2026 | 23:00 WIB

44 Ribu Hektare Tanah TNI Bermasalah, TNI Akui Potensi Konflik Agraria Kian Tinggi

44 Ribu Hektare Tanah TNI Bermasalah, TNI Akui Potensi Konflik Agraria Kian Tinggi

News | Rabu, 16 September 2026 | 22:55 WIB

Dulu Cuma Scan QR, Kini Pembayaran Digital Makin Pintar dan Menembus Transaksi Global

Dulu Cuma Scan QR, Kini Pembayaran Digital Makin Pintar dan Menembus Transaksi Global

Tekno | Rabu, 16 September 2026 | 22:49 WIB

RUU Reforma Agraria akan Disahkan di Rapat Paripurna 22 September

RUU Reforma Agraria akan Disahkan di Rapat Paripurna 22 September

News | Rabu, 16 September 2026 | 22:41 WIB

Dirut BRI: Kekuatan Holding UMi Ditopang oleh Integrasi Keunggulan Entitas

Dirut BRI: Kekuatan Holding UMi Ditopang oleh Integrasi Keunggulan Entitas

Bri | Rabu, 16 September 2026 | 22:39 WIB

MK Minta Kewenangan Bakamla Disusun Ulang, DPR dan Pemerintah Diberi Waktu 2 Tahun

MK Minta Kewenangan Bakamla Disusun Ulang, DPR dan Pemerintah Diberi Waktu 2 Tahun

News | Rabu, 16 September 2026 | 22:31 WIB

×