Suara.com - Terdakwa kasus dugaan gratifikasi dan pemerasan di Kementerian Pertanian (Kementan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) mengaku membeli jaket seharga Rp 46 juta untuk putrinya, Indira Chunda Thita Syahrul.
Hal itu disampaikan SYL saat menjadi saksi mahkota untuk terdakwa mantan Sekretaris Jenderal Kementan Kasdi Subagyono dan mantan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan Muhammad Hatta.
Awalnya, SYL mengaku tidak pernah menjadi suami, ayah, dan cucu bagi keluarganya sehingga ingin memberikan sesuatu agar anaknya merasa senang.
“Sudah 35 tahun lebih menjadi pejabat dan akhir-akhir ini saya merasa saya bukan suami yang baik bagi istri saya, saya bukan kakek yang baik bagi cucu saya, saya tidak pernah jadi bapak yang baik bagi anak-anak saya,” kata SYL di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (24/6/2024).
“Oleh karena itu akhir-akhir ini kadang-kadang saya ajak mereka, ayo saya mau senang-senangkan mereka, karena harganya tidak seberapa, katakanlah seperti itu memberikan dia jaket," tambah dia.
Mengenai sumber dana pembelian jaket mewah untuk anaknya, SYL mengaku memerintahkan mantan ajudannya, Panji Hartanto untuk membayar dengan uang pribadinya melalui kartu kredit.
“Uang pribadi saya. ‘Panji, ini bayar credit cardnya bayar,’. Kok ternyata di data yang ada ter-reimburse ke dalam,” ujar SYL.
“Kenyataannya credit card itu dibayarkan Kementan?” ucap hakim Ida Ayu Mustikawati.
“Itu yang baru saya tahu di persidangan ini,” tandas SYL.
Baca Juga: SYL Soal Toyota Innova Venturer Buat Putrinya: Saya Minta Disiapkan, Bukan Dibelikan
Diketahui, Syahrul Yasin Limpo saat ini sedang menjalani sidang dugaan korupsi di Pengadilan Tipikor Jakarta dengan dakwaan melakukan pemerasan serta menerima gratifikasi dengan total Rp 44,5 miliar dalam kasus dugaan korupsi di Kementan dalam rentang waktu 2020 hingga 2023.
SYL didakwa melanggar Pasal 12 huruf e juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.
