Suara.com - Anggota Komisi I DPR RI fraksi PKS, Sukamta, mengusulkan agar pemerintah segera membentuk Satuan Tugas untuk menanggani masalah peretasan data. Hal itu menyusul adanya kasus peretasan Pusat Data Nasional (PDN) dengan virus ransomware.
Sukamta menyampaikan hal itu dalam Rapat Kerja Komisi I bersama Menkominfo Budi Arie dan BSSN di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (27/6/2024).
"Saya usul satu saja pak. Supaya dibentuk satgas nasional, unsurnya jangan Kominfo dan BSSN saja. Tapi ada profesional, akademisi, orang yang ahli siber sekurity, yang juga ahli untuk membenahi tata kelola dan infrastruktur PDN-nya," kata Sukamta.
Menurutnya, kalau tidak dibuat Satgas, maka DPR RI lewat Komisi I bisa membuat panitia khusus atau Pansus.
"Kalau perlu nanti komisi I sebagai say good bye, dari periode ini masih ada beberapa bulan lagi, kita buat pansus. Pansus khusus untuk PDN ini," ungkapnya.
Pasalnya, kata dia, soal adanya peretasan PDN ini merupakan hal yang serius. Menurutnya, ada yang salah kalau pemerintah tak berencana membentuk satgas.
"Karena ini persoalan yang sangat sangat sangat serius sekali, soal keamanan nasional. Kalau negara kita tidak merasa perlu membentuk satgas dan tidak merasa bersalah, negara ini, atas kehilangan data ini, berarti ada yang sakit dengan penyelenggara negara," ujarnya.
Lebih lanjut, ia mengatakan mungkin sebagian data masyarakat sudah aman lantaran sudah terdigitalisasi. Namun, data-data sebelumnya menjadi kekhawatiran.
"Mungkin ada yang mengatakan, justru pak kondisi data negara kita ini paling aman sejak ada urusan digital. Itu hari ini. Bukan kemarin. Bukan tahun lalu. Bukan 2 tahun lalu. Hari ini paling aman. Karena seluruh data sudah tersimpan di satu tempat. Sudah jelas tempatnya. Sudah jelas juga kalau mau ngambil, kuncinya sudah ada," tuturnya.
"Jadi, ini masa yang paling aman sebetulnya. Nah cuma masalahnya saya kira dari seluruh ini, positifnya itu sayangnya data-data vital yang biasanya disimpan dalam plan teks sekarang dienkripsi," sambungnya.
