Cerita Benny K Harman: Megawati Jadi Bidan Politik Lahirkan KPK, Meski Anak Buahnya Banyak Ketangkap

Bangun Santoso, Bagaskara Isdiansyah

Senin, 01 Juli 2024 | 12:47 WIB
Cerita Benny K Harman: Megawati Jadi Bidan Politik Lahirkan KPK, Meski Anak Buahnya Banyak Ketangkap
Anggota Komisi III DPR RI fraksi Demokrat, Benny K Harman saat rapat dengar pendapat dengan KPK, Senin (1/7/2024). (bidik layar video)

Suara.com - Anggota Komisi III DPR RI fraksi Demokrat, Benny K Harman, mengingatkan jika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki kewenangan luar biasa. Dia mengingatkan hal itu dengan kisah KPK dilahirkan Presiden Megawati Soekarnoputri tapi banyak anak buahnya terjaring.

Hal itu disampaikan Benny dalam Rapat Kerja Komisi III DPR RI bersama KPK di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (1/7/2024).

"KPK adalah simbol reformasi gerakan reformasi, tidak ujug-ujug datangnya. Tapi melalui proses panjang dan gerakan reformasi kemudian dilahirkan lembaga yang sebetulnya sudah diperjuangkan sejak orde baru awal dan harus kita acungkan jempol kepada Presiden Ibu Megawati Soekarnoputri, sebab di tangan beliau lembaga ini dilahirkan oleh di bilang beliaulah bidan politiknya, sehingga lembaga yang namanya KPK itu lahir," tutur Benny.

Dia bilang, meski dilahirkan oleh Presiden Megawati, KPK tetap berani menindak sejumlah anak buah Megawati terkait masalah korupsi.

"Meskipun kemudian banyak juga anak buahnya Presiden Ibu Megawati menjadi korban kehadiran lembaga yang dia sendiri," katanya.

Ia mengatakan, apa yang disampaikannya tersebut merupakan sebuah catatan. Bahwa memang KPK memiliki kewenangan yang luar biasa.

"Ini untuk ke awal menjadi catatan kita bersama. Oleh sebab itu dengan cerita singkat tadi harus kita jadikan pegangan bahwa KPK itu adalah lembaga yang memiliki kewenangan luar biasa untuk memberantas korupsi kewenangan luar biasa melebihi kewenangan yang dimiliki oleh lembaga-lembaga penegak hukum seperti Kejaksaan dan Kepolisian lembaga penegak hukum yang lain jadi bahasa luar biasa dia," imbuhnya.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

KPK Lelang Satu Ruko Sitaan Milik Terpidana Eks Wakil Rektor UI, Segini Harganya

KPK Lelang Satu Ruko Sitaan Milik Terpidana Eks Wakil Rektor UI, Segini Harganya

News | Senin, 01 Juli 2024 | 12:36 WIB

Depan DPR, Pimpinan KPK Akui Ada Masalah Hubungan Lembaga Dengan Polri Dan Kejaksaan

Depan DPR, Pimpinan KPK Akui Ada Masalah Hubungan Lembaga Dengan Polri Dan Kejaksaan

News | Senin, 01 Juli 2024 | 12:30 WIB

Dimiskinkan Gegara Korupsi, KPK Sita 40 Aset Bupati Meranti M Adil: Nilainya Tembus Rp5 Miliar

Dimiskinkan Gegara Korupsi, KPK Sita 40 Aset Bupati Meranti M Adil: Nilainya Tembus Rp5 Miliar

News | Senin, 01 Juli 2024 | 12:23 WIB

Sepanjang 2024, KPK Tangani 93 Perkara Korupsi Dan Tetapkan 100 Orang Sebagai Tersangka

Sepanjang 2024, KPK Tangani 93 Perkara Korupsi Dan Tetapkan 100 Orang Sebagai Tersangka

News | Senin, 01 Juli 2024 | 12:23 WIB

Parah! Bansos Presiden saat Pandemi Covid-19 Dikorupsi, Duit Negara Dimaling Rp250 Miliar

Parah! Bansos Presiden saat Pandemi Covid-19 Dikorupsi, Duit Negara Dimaling Rp250 Miliar

News | Senin, 01 Juli 2024 | 11:57 WIB

Eks Penyidik KPK Sebut Jokowi Tak Perlu Diperiksa Di Kasus Bansos Covid: Fokus Yang Terlibat Dan Terapkan Hukuman Mati

Eks Penyidik KPK Sebut Jokowi Tak Perlu Diperiksa Di Kasus Bansos Covid: Fokus Yang Terlibat Dan Terapkan Hukuman Mati

News | Senin, 01 Juli 2024 | 11:38 WIB

Alasan Hasto Ngaku Siap Jika Dipanggil KPK Lagi

Alasan Hasto Ngaku Siap Jika Dipanggil KPK Lagi

News | Senin, 01 Juli 2024 | 10:39 WIB

Terkini

Momen Kaesang Pangarep Ajak Anak Penyintas Gempa Palue Main Catur dan Ular Tangga

Momen Kaesang Pangarep Ajak Anak Penyintas Gempa Palue Main Catur dan Ular Tangga

Bali | Rabu, 16 September 2026 | 23:24 WIB

Menkeu Suahasil Akan Evaluasi Perombakan Ratusan Pejabat Kemenkeu Era Purbaya

Menkeu Suahasil Akan Evaluasi Perombakan Ratusan Pejabat Kemenkeu Era Purbaya

Bisnis | Rabu, 16 September 2026 | 23:11 WIB

Teknologi Silicon-Carbon dan Update 6 Tahun, REDMI Note 17 Mulai Rp3,9 Jutaan

Teknologi Silicon-Carbon dan Update 6 Tahun, REDMI Note 17 Mulai Rp3,9 Jutaan

Tekno | Rabu, 16 September 2026 | 23:10 WIB

Antrean Pertalite Mengular di Bengkulu, Helmi Hasan Malah Ajak Warga Salat Tobat

Antrean Pertalite Mengular di Bengkulu, Helmi Hasan Malah Ajak Warga Salat Tobat

Sumsel | Rabu, 16 September 2026 | 23:00 WIB

44 Ribu Hektare Tanah TNI Bermasalah, TNI Akui Potensi Konflik Agraria Kian Tinggi

44 Ribu Hektare Tanah TNI Bermasalah, TNI Akui Potensi Konflik Agraria Kian Tinggi

News | Rabu, 16 September 2026 | 22:55 WIB

Dulu Cuma Scan QR, Kini Pembayaran Digital Makin Pintar dan Menembus Transaksi Global

Dulu Cuma Scan QR, Kini Pembayaran Digital Makin Pintar dan Menembus Transaksi Global

Tekno | Rabu, 16 September 2026 | 22:49 WIB

RUU Reforma Agraria akan Disahkan di Rapat Paripurna 22 September

RUU Reforma Agraria akan Disahkan di Rapat Paripurna 22 September

News | Rabu, 16 September 2026 | 22:41 WIB

Dirut BRI: Kekuatan Holding UMi Ditopang oleh Integrasi Keunggulan Entitas

Dirut BRI: Kekuatan Holding UMi Ditopang oleh Integrasi Keunggulan Entitas

Bri | Rabu, 16 September 2026 | 22:39 WIB

MK Minta Kewenangan Bakamla Disusun Ulang, DPR dan Pemerintah Diberi Waktu 2 Tahun

MK Minta Kewenangan Bakamla Disusun Ulang, DPR dan Pemerintah Diberi Waktu 2 Tahun

News | Rabu, 16 September 2026 | 22:31 WIB

Prabowo Ingin Pembakaran Hutan Digolongkan 'Terorisme Ekologi', Sanksi Bakal Diperberat!

Prabowo Ingin Pembakaran Hutan Digolongkan 'Terorisme Ekologi', Sanksi Bakal Diperberat!

News | Rabu, 16 September 2026 | 22:22 WIB

×