REGIONAL:
Suara.com - Terdakwa kasus dugaan gratifikasi dan pemerasan di lingkungan Kementerian Pertanian (Kementan), Syahrul Yasin Limpo (SYL) merasa dituduh tanpa dasar oleh mantan ajudannya, Panji Hartanto. Hal itu disampaikan SYL saat membacakan nota pembelaan atau pleidoi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat (5/7/2024).
Mantan Menteri Pertanian itu mengaku tak menyangka jika Panji memanfaatkan posisinya sebagai ajudan. Padahal, ia mengatakan Panji diangkat sebagai ajudan lantaran memiliki latar belakang pegawai Kementan yang masih muda dan bebas kepentingan.
”Namun, tak disangka, (Panji) melemparkan tuduhan-tuduhan tak berdasar dengan berbagai asumsi dan rekayasa informasi,” kata SYL.
Dia menjelaskan rekayasa informasi yang disampaikan oleh Panji, yakni mengenai keterangannya dalam berita acara pemeriksaan (BAP) penyidikan dan diungkap di persidangan.
Dalam BAP, Panji menyatakan bahwa SYL pernah meminta fee 20 persen dari setiap anggaran masing-masing satuan kerja (satker) di Kementan.
SYL menjelaskan, anggaran Kementan setiap tahun berkisar Rp15 triliun. Artinya, 20 persen dari anggaran tersebut sebesar Rp3 triliun. Jika dikalikan empat tahun atau saat SYL menjabat sejak 2019 hingga 2023, maka fee 20 persen yang didapat SYL sebagaimana klaim Panji adalah Rp12 triliun.
”(Kalau dapat Rp12 triliun), maka saya telah menjadi orang yang sangat kaya raya dan berkecukupan,” ujar dia.
SYL kemudian membandingkan harta benda yang telah disita penyidik KPK yang jauh dari nilai Rp 12 triliun tersebut.
”Hal ini menunjukkan bahwa keterangan saksi Panji tersebut (soal fee 20 persen) tidaklah masuk akal,” sebut SYL.
Dia menilai keterangan Panji itu terbantahkan oleh keterangan saksi yang lain, seperti eks Sekretaris Jenderal Kementan Kasdi Subagyono dan para direktur jenderal (dirjen) lainnya.
SYL menyebut para saksi mengakui bahwa perintah melakukan pungutan, urunan hingga informasi soal fee 20 persen diperoleh dari Panji, bukan mendengar permintaan langsung darinya.
”Keterangan saksi hanya mendengar dari kata orang lain yang hanya ‘katanya’ dan ‘katanya’,” tandas SYL.
Dituntut 12 Tahun Bui
Sebelumnya, Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut mantan Menteri Pertanian SYL dihukum pidana penjara selama 12 tahun karena dianggap bersalah dalam kasus dugaan gratifikasi dan pemerasan di lingkungan Kementerian Pertanian.
“Menjatuh pidana terhadap terdakwa Syahrul Yasin Limpo berupa pidana penjara selama 12 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan,” kata jaksa Meyer Simanjuntak di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat (28/6/2024).
Jaksa juga menuntut agar SYL dijatuhi pidana denda sebesar Rp500 juta subsider 6 bulan kurungan penjara.
“Membebankan kepada terdakwa Syahrul Yasin Limpo untuk membayar uang pengganti sebesar Rp44.269.777.204 dan USD 30 ribu subsider 4 tahun penjara,” tandas Meyer.
Dakwaan Kasus SYL
Sekadar informasi, Syahrul Yasin Limpo saat ini sedang menjalani sidang dugaan korupsi di Pengadilan Tipikor Jakarta dengan dakwaan melakukan pemerasan serta menerima gratifikasi dengan total Rp 44,5 miliar dalam kasus dugaan korupsi di Kementan dalam rentang waktu 2020 hingga 2023.
SYL didakwa melanggar Pasal 12 huruf e juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.
TERPOPULER