Suara.com - Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta, Joko Agus Setyono, mengatakan untuk bisa mewujudkan cita-cita Jakarta menjadi kota global setelah tak menyandang status ibu kota, biayanya tak murah. Ia memperkirakan Jakarta butuh biaya sekitar Rp 600 triliun.
Ia menyebut perkiraan dana yang dibutuhkan ini berdasarkan kalkulasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta. Hal ini disampaikan Joko dalam acara Sosialisasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ) Bersama Kemendagri, Selasa (9/7/2024).
"Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta telah mengkalkulasi atau menghitung sebenarnya kebutuhan kita untuk bisa setara dengan kota-kota global lainnya di dunia membutuhkan anggaran sekitar Rp 600 triliun," ujar Joko secara daring.
Amanat UU
Sebagai informasi, Jakarta menjadi kota global merupakan amanat dari UU DKJ. Sebab, Jakarta tak akan lagi menjadi Ibu Kota pada 2024 dan pusat pemerintah akan berpindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur.
Dana tersebut dibutuhkan karena Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI tiap tahunnya berkisar di angka Rp80-84 triliun. Dengan besaran ini, ia mengakui masih banyak kebutuhan biaya untuk menjadi kota global.
"APBD DKI Jakarta saat ini berkisar antara Rp80-84 triliun. Kalau kita melihat ke dalam lagi, postur APBD kita untuk belanja bantuan sosial sudah mencapai hampir 30 persen, belanja pegawai sudah mencapai 34 persen, belanja modal kita berupaya untuk bisa meningkatkan menjadi 19 persen," ucap Joko.
![Suasana di Bundaran Hotel Indonesi (HI), Jakarta, Selasa (23/4/2024). [Suara.com/Alfian Winanto]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2024/04/23/57707-daerah-khusus-jakarta-dkj-jakarta-ilustrasi-jakarta-ilustrasi-dkj-ilustrasi-bundaran-hi.jpg)
Karena itu, demi menutup kekurangan ini, strateginya adalah dengan mengalokasikan belanja modal. Sebab, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah mengatur bahwa anggaran belanja modal seharusnya mencapai 40 persen.
"Nah gap antara kebutuhan antara anggaran dari Rp600 triliun kita topang dengan anggaran belanja modal yang sekarang ini hanya sekitar 19 persen. Masih jauh dari apa yang harus kita siapkan," jelas Joko.
Ia pun berjanji bersama para legislator akan melakukan perencanaan yang efisien dalam penyusunan APBD mendatang.
"Oleh karena itu, Pemprov DKI Jakarta yang selalu bersinergi dengan DPRD DKI Jakarta berupaya bagaimana melakukan efisiensi anggaran di setiap sektor agar cita-cita menjadi kota global itu bisa terwujud," pungkasnya.
