Suara.com - Jumlah anak tidak sekolah pada tahun ajaran 2024/2025 diperkirakan bertambah imbas dari sistem penerimaan peserta didik baru (PPDB) yang tidak berkeadilan. Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia atau JPPI mengkritisi bahwa sistem PPDB tahun ini diwarnai dengan banyak kecurangan.
Koodinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji menyebut kalau sekolah masih menjadi barang mewah di Indonesia.
"Seharusnya sekolah menjadi barang publik yang mestinya bisa dinikmati oleh semua anak, tanpa terkecuali,” kata Ubaid dalam keterangannya kepada Suara.com, Selasa (23/7/2024).
Akibat sistem PPDB yang belum berkeadilan, JPPI menyoroti adanya rebutan bangku sekolah yang memicu kecurangan. Kejadian itu bahkan disebut merata di semua daerah.
Berdasarkan data tersebut, Ubaid memperkirakan angka anak tidak sekolah pada tahun ajaran 2024/2025. Anak-anak yang tidak sekolah akibat gagal PPDB disebutkan ada dua model. Pertama, anak yang tidak lanjut ke jenjang lebih tinggi, atau lulus tidak melanjutkan.
Misalnya lulus SD, tapi kemudian tidak lanjut ke jenjang SMP. Data Pusdatin Kemendikbud tahun ajaran 2023/2024 menunjukkan jumlahnya mencapai 1.267.630 anak.
Kemudian model kedua, ialah lanjut ke jenjang yang lebih tinggi, tapi kemudian putus sekolah tidak sampai lulus atau drop out. Jumlahnya mencapai 1.153.668 anak.
Ubaid berharap pemerintah lebih serius dalam memperhatikan dan menjamin pemenuhan hak pendidkan bagi semua anak Indonesia, tanpa terkecuali.
"Kecurangan PPDB, anak putus sekolah akibat gagal PPDB, ini adalah kesalahan yang terus diulang tiap tahun. Ke depan saya berharap, fakta-fakta ini dilihat sebagai evident based oleh pemerintah untuk membuat kebijakan dan juga sistem yang dapat melindungi hak anak untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan," terangnya.
Setidaknya ada tiga faktor yang disebut bisa jadi penyebab angka anak tidak sekolah bertambah, yakni:
1. Jumlah kasus kecurangan PPDB yang meningkat secara jumlah dan juga sebaran lokasi pelanggaran. Akibatnya, semakin banyak korban, potensi putus sekolah kian terbuka lebar.
2. Banyaknya calon peserta didik yang didiskualifikasi saat proses PPDB, tanpa ada pendampingan untuk mendapatkan sekolah. Mereka dibiarkan dan tidak dicarikan sekolah oleh pemerintah. Sehingga, nasibnya tidak jelas.
3. Tidak adanya jaminan sekolah dari pemerintah soal nasib anak-anak pemegang KIP (Kartu Indonesia Pintar) yang gagal PPDB. Akibat kuota yang minim, tidak sebanding dengan jumlah penerima KIP. Sehingga, banyak penerima KIP hingga kini tidak dapat jatah bangku di sekolah negeri. Sedangkan bila dipaksa masuk sekolah swasta, kemungkinan besar gagal bayar sejumlah tagihan, lalu putus sekolah.
TERPOPULER
