Infografis
Perhatikan Aspek Sosial
Pembangunan tanggul ini akan menggunakan lahan milik warga. Namun, Ika memastikan, prosesnya berjalan lancar dengan mengedepankan kesepakatan bersama warga lewat musyawarah.
"Selama tujuan pembangunan untuk memberikan manfaat kepada masyarakat, pastinya akan tetap didukung. Namun, pada saat pelaksanaan pekerjaan harus dilakukan sosialisasi dan musyawarah untuk mencapai mufakat," paparnya.
Untuk meminimalkan dampak lingkungan dan sosial dalam pembangunan NCICD fase A, Dinas SDA melakukan uji lingkungan kondisi awal sebelum, saat, dan setelah pembangunan, dengan parameter baku mutu kebisingan, air, serta uerdara.
Saat ini, banyak permukiman di badan air yang beririsan dengan trase pembangunan tanggul NCICD, sehingga akses kerja dan proses pelaksanaan pembangunan terhambat. Dinas SDA berupaya untuk mencari solusi terbaik bagi masyarakat, sambil tetap memperhatikan tujuan pembangunan tanggul NCICD.
Karena itu, pihaknya berkoordinasi dengan berbagai stakeholder, seperti Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) dan Wali Kota Jakarta Utara, untuk memberikan data terkait jumlah keluarga yang menghuni di badan air, serta rencana pembangunan shelter maupun alternatif lain yang memungkinkan untuk pembangunan tanggul NCICD dengan memperhatikan aspek sosial kemasyarakatan.
Jika tanggul laut ini selesai, sejumlah wilayah di pesisir utara akan aman dari ancaman banjir rob. Wilayah-wilayah tersebut termasuk Kelurahan Ancol, Marunda (Kali Blencong), Kalibaru, Penjaringan (Sunda Kelapa, Sisi Barat Nizam Zachman, Pantai Muara Baru), Pluit, Kawasan Pantai Indah Kapuk (Kali Cengkareng Drain), Pantai Mutiara, dan Kamal Muara. "Diharapkan masyarakat yang berada di wilayah-wilayah tersebut tidak lagi terdampak banjir rob setelah tanggul dibangun," urainya.
Pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah menekankan, proyek NCICD penting untuk segera dirampungkan. Menurutnya, ancaman penurunan muka tanah di Jakarta nyata dan perlu segera diatasi. "NCICD sangat penting, terutama dengan ancaman bahwa Jakarta bisa tenggelam pada 2030. Tanggul ini harus segera dibangun untuk menahan air masuk ke permukiman warga," katanya.
Trubus juga mengingatkan, pengerjaan tanggul ini harus diselesaikan dengan cepat, karena penurunan muka tanah bisa memengaruhi kekuatannya. "Saya pernah melihat lokasi tanggul yang jebol karena penurunan muka tanah. Maka, kekuatan tanggul perlu disesuaikan untuk beberapa tahun ke depan. Penting juga untuk diperhatikan aspek sosial dan lingkungannya, agar jangan sampai merusak ekosistem laut, seperti terumbu karang dan ikan, serta perumahan warga," pungkasnya.
Baca Juga: Sudah Biasa Anggota DPRD DKI Malas Rapat Paripurna, Pimpinan: Ke Depan Kita Disiplinkan
