Jazilul Fawaid Minta PBNU Jaga Jarak dari PKB: Kita Dua Entitas yang Berbeda

Chandra Iswinarno | Fakhri Fuadi Muflih | Suara.com

Selasa, 06 Agustus 2024 | 22:01 WIB
Jazilul Fawaid Minta PBNU Jaga Jarak dari PKB: Kita Dua Entitas yang Berbeda
Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid. [Suara.com/Fakhri]

Suara.com - Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid meminta Pengurus Besar Nadhlatul Ulama (PKB) menjaga jarak dan tidak ikut mengurus internal partai berlambang sembilan bintang tersebut.

Menurut Jazilul, PKB dan PBNU merupakan dua entitas yang berbeda. PKB merupakan partai politik, sedangkan PBNU organisasi kemasyarakatan (ormas) agama.

"Yang jelas PBNU dan PKB dua entitas yang berbeda. PBNU satu entitas, PKB satu entitas mari kita jaga jarak sesuai dengan konstitusi. Jadi, PBNU dan PKB tidak ada hubungannya," ujar Jazilul di Kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKB, Jakarta Pusat, Selasa (6/8/2024).

Ia mengatakan, secara undang-undang, pelaksanaan ormas dan parpol juga berbeda.

"Dua entitas yang berbeda. Yang stau diatur undang-undnag ormas yang satu diatur parpol. Jaga jarak sesuai jalur masing-masing. Jangan bikin kisruh," jelasnya.

Menurutnya, kisruh ini terjadi karena Sekjen PBNU Saifullah Yusuf alias Gus Ipul membentuk panitia khusus (pansus) untuk mengambil alih PKB. Karena itu, ia berpesan agar PKB dan PBNU tak perlu bersinggungan dan mengurus urusan masing-masing.

"Yang jelas Gus Ipul kan yang menyampaikan membentuk tim untuk mengambil alih PKB. Itu kan bikin kisruh, itu bertentangan dengan aturan ormas aturan partai politik," katanya.

Sebelumnya diberitakan, meruncingnya hubungan kedua lembaga yang berbasis massa Nahdliyyin ini menjadi sorotan dalam dunia politik tanah air.

Kondisi itu dipicu pembentukan Panwas Haji oleh DPR yang dimotori legislator PKB terhadap Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang juga merupakan kader partai berlambang sembilan bintang tersebut.

Pun kondisi tersebut semakin panas setelah PBNU menginginkan untuk mengembalikan PKB ke NU. Elite PBNU pun kemudian membentuk pansus. Hal ini disampaikan Sekjen PBNU Saifullah Yusuf alias Gus Ipul.

"Pansus itu bakal disebut sebagai Tim Lima yang bekerja untuk meluruskan sejarah PKB," kata Gus Ipul dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Jumat (26/7/2024).

Gus Ipul berpendapat bahwa pemilik sah partai politik yang dipimpin oleh Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar itu adalah NU.

"PBNU sedang berdiskusi, jika diperlukan, pembentukan Tim Lima akan segera dilakukan," katanya.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Mudik Naik Motor 2026: Uji Kesiapan Anda Sebelum Pulang Kampung
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Besok, Pansus PBNU Panggil Gus Choi untuk Dalami Cara Cak Imin Kudeta PKB dari Gus Dur

Besok, Pansus PBNU Panggil Gus Choi untuk Dalami Cara Cak Imin Kudeta PKB dari Gus Dur

News | Selasa, 06 Agustus 2024 | 21:54 WIB

Lukman Edy Dipolisikan Elite PKB, Gus Ipul Bilang Ini

Lukman Edy Dipolisikan Elite PKB, Gus Ipul Bilang Ini

News | Selasa, 06 Agustus 2024 | 20:48 WIB

Gus Ipul Soal Lukman Edy Dilaporkan Ke Bareskrim: PKB Putus Asa

Gus Ipul Soal Lukman Edy Dilaporkan Ke Bareskrim: PKB Putus Asa

News | Selasa, 06 Agustus 2024 | 18:36 WIB

Terkini

Alarm Demoralisasi Jaksa: PAM SDO Kejagung Diminta Tak Asal 'Sikat' Tanpa Bukti

Alarm Demoralisasi Jaksa: PAM SDO Kejagung Diminta Tak Asal 'Sikat' Tanpa Bukti

News | Senin, 11 Mei 2026 | 20:35 WIB

Pakar Sebut Parpol Pamer Kesetiaan ke Prabowo Cuma Kedok: Haus Kekuasaan Demi Modal Finansial

Pakar Sebut Parpol Pamer Kesetiaan ke Prabowo Cuma Kedok: Haus Kekuasaan Demi Modal Finansial

News | Senin, 11 Mei 2026 | 20:29 WIB

Misteri 'Kamar Khusus' dan Keterlibatan Pendukung Ashari dalam Kasus Kekerasan Seksual Santri Pati

Misteri 'Kamar Khusus' dan Keterlibatan Pendukung Ashari dalam Kasus Kekerasan Seksual Santri Pati

News | Senin, 11 Mei 2026 | 20:28 WIB

Cuaca Buruk Hantui Piala Dunia 2026: Panas Terik, Badai Petir Hingga Kualitas Udara Buruk

Cuaca Buruk Hantui Piala Dunia 2026: Panas Terik, Badai Petir Hingga Kualitas Udara Buruk

News | Senin, 11 Mei 2026 | 20:05 WIB

Skakmat Rocky Gerung, Jaksa Ungkap Nadiem Sengaja 'Tutup Telinga' ke Dirjen demi Gol-kan ChromeOS

Skakmat Rocky Gerung, Jaksa Ungkap Nadiem Sengaja 'Tutup Telinga' ke Dirjen demi Gol-kan ChromeOS

News | Senin, 11 Mei 2026 | 19:57 WIB

Balas Rocky Gerung Soal Grup WhatsApp Nadiem, Jaksa: Apa Tak Ada Orang Pintar di Kemendikbudristek?

Balas Rocky Gerung Soal Grup WhatsApp Nadiem, Jaksa: Apa Tak Ada Orang Pintar di Kemendikbudristek?

News | Senin, 11 Mei 2026 | 19:52 WIB

Modus Adonan Tepung, WNA India Sembunyikan Emas Rp700 Juta di Celana Dalam

Modus Adonan Tepung, WNA India Sembunyikan Emas Rp700 Juta di Celana Dalam

News | Senin, 11 Mei 2026 | 19:46 WIB

Sodorkan Konsep MLPR, Pakar UMY Ridho Al-Hamdi Usulkan 'Omnibus Law Politik' yang Terbuka

Sodorkan Konsep MLPR, Pakar UMY Ridho Al-Hamdi Usulkan 'Omnibus Law Politik' yang Terbuka

News | Senin, 11 Mei 2026 | 19:37 WIB

Sebut White Collar Crime, Jaksa Heran Harta Nadiem Naik Rp4,8 T Saat GoTo Rugi

Sebut White Collar Crime, Jaksa Heran Harta Nadiem Naik Rp4,8 T Saat GoTo Rugi

News | Senin, 11 Mei 2026 | 19:36 WIB

Soroti Kematian Anak dan Warga Sipil di Dogiyai, Mahasiswa Papua Ajukan 19 Tuntutan ke Pemerintah

Soroti Kematian Anak dan Warga Sipil di Dogiyai, Mahasiswa Papua Ajukan 19 Tuntutan ke Pemerintah

News | Senin, 11 Mei 2026 | 19:33 WIB