Suara.com - Pecahnya konflik antara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) kini menjadi sorotan publik. Perseteruan antara PKB dan PBNU itu mencuat setelah pembentukan panitia khusus (pansus) Hak Angket Penyelenggaraan Haji 2024 di DPR.
Di tengah konflik tersebut, PBNU justru diminta tetap berada di jalur umat ketimbang ikut-ikutan berpolitik sepertai PKB. Saran itu disampaikan pengamat politik Hendri Satrio
"Harusnya PBNU stay di jalur umat, mengurus umat, tidak berpolitik. Biarkan PKB berpolitik," ujar pria yang akrab disapa Hensat dikutip dari Antara, Jumat (9/8/2024).
Menurut Hensat, PKB sukses menjadi partai besar seperti sekarang karena hasil dari pengelolaan yang baik, sehingga PBNU idealnya mendukung dan bekerja sama dengan PKB untuk menyampaikan aspirasi rakyat.
"Karena jalurnya PBNU untuk masuk politik itu lewat PKB. Akan tetapi, untuk berpolitik praktis itu tidak ada," ujarnya.
Selain itu, Hensat juga menyoroti respons PBNU melalui GP Ansor yang terkesan resisten ketika menghadapi demonstrasi di depan Kantor PBNU. Dia menyebut respons tersebut melewati batas.
"Ada pengerahan Banser, Ansor, kalau datang mau digebuk. Polisi aja enggak main gebuk begitu," kata dia.
Hensat pun meminta agar PBNU kembali ke tujuan awalnya untuk mengurus umat, terutama warga Nahdliyin.
"Sebaiknya, lebih bijaknya PBNU dalam mengurus umat. Kalau sekarang dapat konsesi tambang, mengurus tambangnya untuk umat. (Antara)
Baca Juga: Gus Ipul Soal Lukman Edy Dilaporkan Ke Bareskrim: PKB Putus Asa
