Suara.com - Pemerintahan Prabowo-Gibran yang akan memegang tongkat estafet kepemimpinan selanjutnya diminta untuk tetap menjaga keefektifan dan efisiensi kabinet yang akan dibentuk.
Pernyataan tersebut disampaikan Manajer Riset dan Program, The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) Arfianto Purbolaksono merespons beredarnya struktur dan nama kementerian jelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2024-2029.
Ia mengatakan, memang pembentukan kabinet merupakan hak prerogatif presiden terpilih, termasuk menambah kementerian. Namun dengan menambah kementerian akan membuat struktur birokrasi akan semakin gemuk.
"Padahal di sisi lain, sangat penting untuk tetap menjaga birokrasi menjadi organisasi yang dapat memberikan pelayanan publik yang prima secara efektif dan efisien," kata Arfianto melalui keterangan tertulis kepada Suara.com, Jumat (30/8/2024).
Oleh sebab itu, ia mendorong presiden terpilih untuk mengoptimalkan birokrasi secara efektif dan efisien, serta menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik tanpa menambah kementerian dan lembaga.
Selanjutnya, TII juga mendorong Kementerian PANRB dan Badan Kepegawaian Nasional (BKN) untuk tetap menjalankan program penyederhanaan birokrasi dari tingkat pusat dan daerah.
"Kemudian, mendorong Kementerian PANRB untuk tetap menjalankan seleksi aparatur birokrasi dengan mengutamakan meritokrasi, inklusi, transparansi, dan akuntabilitas,” papar Arfianto.
Tak hanya itu, ia juga mengingatkan pentingnya menjaga netralitas birokrasi agar tidak terpengaruh dinamika politik praktis yang akan merugikan masyarakat luas.
"Kami mendorong Bawaslu, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PANRB), Kementerian Dalam Negeri untuk meningkatkan sosialisasi kepada aparatur birokrasi tentang pentingnya netralitas pada pemilu maupun pilkada," katanya.
Baca Juga: Pemerintahan Prabowo-Gibran Diminta Belajar dari Posyandu Buat Program Makan Gratis
Terakhir, Arfianto juga menyarankan dalam pembentukan kabinet, Prabowo bekerja sama dengan KPK dan PPATK untuk mendapatkan masukan terkait rekam jejak para calon menterinya.
"Kabinet harus diisi oleh orang-orang yang memiliki track record bersih, memiliki kredibilitas, serta memiliki keberanian untuk membenahi birokrasi yang telah digerogoti oleh budaya korupsi."
