Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy, mengungkapkan keberhasilan Indonesia dalam mengurangi angka stunting atau pertumbuhan terhambat pada balita sebesar 9,63 persen dalam periode lima tahun (2018-2023).
Muhadjir menyebut bahwa prevalensi stunting di Indonesia turun dari 30,8 persen pada 2018 menjadi 21,5 persen pada 2023, menurut Survei Kesehatan Indonesia (SKI). Hal ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Percepatan Penurunan Stunting yang diadakan di Jakarta, Rabu (4/9/2024).
Data dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI menunjukkan bahwa prevalensi stunting pada 2018 sebesar 30,8 persen, yang kemudian menurun menjadi 27,7 persen pada 2019. Pengukuran pada 2020 tidak dilakukan karena pandemi COVID-19, namun pada 2021 angka stunting kembali menurun menjadi 24,4 persen, kemudian 22,6 persen pada 2022, dan 21,5 persen pada 2023.
Muhadjir juga menjelaskan bahwa pada 2024, pemerintah akan melakukan sinkronisasi data SKI dengan hasil pengukuran di seluruh posyandu yang tercatat dalam sistem Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (EPPGBM), di mana hasil sementara menunjukkan prevalensi sebesar 18,7 persen.
"Menurut data SKI 2023, angka stunting adalah 21,5 persen. Namun, berdasarkan data EPPGBM yang diambil pada Juni, angka ini turun menjadi 18,7 persen, menunjukkan prevalensi stunting di bawah 20 persen," ujarnya.
Berdasarkan standar Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), prevalensi stunting yang ideal adalah 20 persen.
Muhadjir juga menekankan pentingnya evaluasi dan pembaruan data kelompok sasaran pada 2023, yang menyebabkan penurunan program menjadi 21,5 persen. Evaluasi ini dilakukan untuk memastikan data yang lebih akurat tentang balita dan ibu hamil, sehingga intervensi dapat tepat sasaran.
Pemerintah terus berupaya menurunkan stunting secara masif, termasuk pemenuhan kebutuhan alat antropometri di posyandu dan alat ultrasonografi (USG) untuk ibu hamil di puskesmas, serta distribusi makanan tambahan untuk balita dan ibu hamil di seluruh daerah.
Muhadjir mengapresiasi kerja keras semua pihak, baik dari pemerintah daerah maupun tenaga relawan, dalam upaya maksimal penurunan stunting di Indonesia.
Baca Juga: Menko PMK: Polisi Kantongi Bukti Bullying Di Kasus Dokter PPDS Undip Aulia Risma
