Klaim jadi Cara Tangkap Harun Masiku, KPK Rahasiakan Pihak yang Disadap: Jika Diberi Tahu, Orangnya Keburu Ganti Nomor

Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penyadapan terhadap pihak tertentu dalam upaya untuk menangkap tersangka kasus dugaan suap pada pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI, Harun Masiku yang kini masih buron. 

Namun, Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu menegaskan pihaknya tidak bisa mengungkapkan identitas orang yang disadap guna melacak keberadaan buronan yang dicari lembaga antirasuah selama lebih dari 4 tahun itu.. 

"Nanti kalau saya kasih tahu, nanti keburu ganti nomor orangnya," kata Asep kepada wartawan, Kamis (19/9/2024).

"Ada lah pokoknya (pihak yang disadap), kami melakukan segala, apa namanya, upaya untuk segera menemukan saudara Harun Masiku," tambah dia. 

Kabar penyadapan untuk mencari Harun Masiku itu berawal dari pernyataan Wakil Ketua KPK Johanis Tanak.

Hal itu ia ungkapkan saat wawancara seleksi calon pimpinan (capim) KPK dan disinggung perihal pencarian Harun Masiku. 

“Terus terang kami memang melakukan penyadapan juga, kami juga ada mendapatkan telepon nomor WA-WA, ya tapi menurut informasi yang kami terima, mohon maaf kalau saya buka di sini aja, saya kira penting juga untuk diketahui, bahwasanya beliau itu berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain,” kata Tanak di Gedung Kemensetneg, Rabu (18/9/2024).

Dalam perkembangan kasus Harun Masiku ini, KPK mencegah lima orang untuk bepergian ke luar negeri, salah satunya ialah staf pribadi Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto berinisial K.

"Bahwa terhitung sejak 22 Juli 2024, KPK telah mengeluarkan surat keputusan nomer 942 tahun 2024 tentang larangan bepergian keluar negeri untuk dan atas nama lima orang," kata Tessa kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (23/7/2024).

Dia juga menjelaskan bahwa selain K, ada empat orang lainnya yang juga dicegah yakni berinisial SP, YPW, DTI dan DB. Menurut Tessa, kelima orang tersebut dicekal ke luar negeri untuk enam bulan ke depan.

"Larangan bepergian keluar negeri berlaku untuk 6 bulan kedepan," ujar Tessa.

Lebih lanjut, dia juga menyebutkan bahwa pencegahan tersebut dilakukan karena keberadaan mereka di wilayah Indonesia dibutuhkan dalam rangka kelancaran proses penyidikan.