Suara.com - Partai politik (parpol) sebagai 'kendaraan' dalam menjalankan demokrasi negara dikritik justru tidak menjalankan demokrasi pada internalnya sendiri. Kondisi itu diduga akibat adanya status kepemilikan dari kelompok atau bahkan keluarga tertentu.
Rektor Universitas Paramadina Prof Dr Didik J Rachbini mengatakan, demokrasi internal di dalam partai tidak terjadi akibat perilaku para elit partai sendiri.
"Bahwa seolah-olah ada titisan-titisan seperti Megawati adalah titisan Soekarno," kata Didik dalam diskusi Demokrasi Internal dan Olikargi Partai secara virtual, dikutip Minggu (29/9/2024).
Bukan sekadar tidak dijalankan, menurut Didik, demokrasi internal justru tidak pernah disentuh karena dianggap remeh. Akibatnya, partai politik saat ini lebih mirip perseroan terbatas atau milik keluarga.
Dampak panjang dari kondisi tersebut, kata Didik, partai politik bisa jadi makin tak terjangkau oleh ranah publik lebih luas karena pusatnya hanya dikuasai kelompok tertentu.
"Kecuali bisa demokratis jika dipaksa oleh aturan main atau tekanan-tekanan publik, atau ada sensor, skrining atau saringan untuk membersihkan ‘’kotoran-kotoran kepentingan’’ itu. Namun jika tidak ada saringan itu, maka tidak bisa," terangnya.
Penyebab lain dari tidak adanya demokrasi internal juga akibat dari sikap transparan dari partai dan dominasi ketua umum.
"Misalnya otak dari 100 orang partai Golkar hanya ditentukan oleh satu orang ketua partai. Sehingga keputusan-keputusan di DPR yang sudah jelas tidak demokratis lebih disebabkan oleh demokrasi internal partai yang memang sudah tidak ada," kata Didik.
Menurutnya, solusi dari kondisi tersebut ialah pentingnya partai memperluas regenerasi kadernya. Selain itu, dibuat satu sistem yang berbasiskan teknologi ketat, sehingga keuangan partai tidak lepas dari teknologi yang transparan.
Baca Juga: Mengenal Apa Itu Nasakom: Konsep Demokrasi Terpimpin Ciptaan Presiden Sukarno
