REGIONAL:
Suara.com - Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana membantah anggapan Presiden Joko Widodo atau Jokowi tengah berupaya melakukan cuci tangan, seiring dirinya yang menyerahkan penandatanganan Keppres pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Nusantara kepada presiden terpilih Prabowo Subianto.
Ari menegaskan Keppres IKN tersebut diserahkan kepada pemerintahan berikutnya lantaran memang persoalan pemindahan ibu kota memang butuh keberlanjutan.
"Nggak (cuci tangan). Ini kan suatu proses yang berkelanjutan. Membangun ibu kota tidak bisa hanya dalam 1-2 tahun. Ini suatu proses yg panjang, tidak hanya ibu kota/pusat pemerintahannnya, tapi kan semua ekosistemnya," kata Ari di komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (9/10/2024).
Menurut ddia, semua pihak perlu menyadari bahwa proses pemindahan dan pembangunan ibu kota baru memang merupakan proses jangka panjang.
"Tahapan-tahapan yang harus kita lakukan dan sudah ada grand design yang dibuat oleh Bappenas untuk tahun-tahun ke depannya itu apa, dan tentu kita berjalan berdasarkan tahapan yang sudah kita rencanakan," kata Ari.
Sebelumnya, Jokowi mengatakan Keputusan Presiden (Keppres) terkait pemindahan ibu kota ke Ibu Kota Nusantara sepatutnya diteken oleh Presiden Terpilih Prabowo Subianto, ketika segala hal terkait kesiapan di ibu kota baru sudah terpenuhi.
"Ya mestinya gitu, Presiden baru Pak Prabowo (yang menandatangani)," kata Jokowi usai membuka Nusantara TNI Fun Run di IKN, Kalimantan Timur, Minggu (6/10/2024).
Jokowi sebelumnya menyampaikan tidak dapat memutuskan keputusan-keputusan strategis di penghujung masa jabatan yang tersisa tiga pekan lagi. Namun terkait Keppres pemindahan ibu kota, dia bilang, hal ini juga menyangkut kesiapan segala sesuatu di ibu kota.
"Sekali lagi saya sampaikan, memindahkan ibu kota itu tidak hanya urusan fisiknya saja, tapi membangun ekosistemnya itu yang perlu dan ekosistem itu harus jadi," ujarnya sebagaimana dilansir Antara.
Dia mengatakan kepindahan ibu kota harus memastikan kesiapan segala infrastruktur pendukung seperti rumah sakit, sarana pendidikan mulai TK, SD, SMP/SMK hingga universitas, serta perlu ada pusat keramaian seperti restoran dan warung-warung.
"Kemudian masalah yang berkaitan dengan logistik, di mana kita mencari sesuatu barang, di mana kita mencari sesuatu, ingin beli barang, semuanya itu harus siap. Kalau sekarang apartemennya siap, tapi kantornya belum, mau apa," kata dia.
Oleh karena itu dia menyampaikan bahwa Keppres selayaknya ditandatangani saat semua hal itu sudah siap yakni pada era kepemimpinan Prabowo Subianto nanti.
TERPOPULER