REGIONAL:
Suara.com - Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), mengungkit dalam masa pemerintahannya tidak menyelingkuhi konstitusi. Demokrat menilai jika pernyataan itu bukan merupakan sindiran, tapi sebuah komitmen terhadap demokrasi.
"Apa yang disampaikan Pak SBY adalah penegasan tentang pentingnya komitmen terhadap demokrasi," kata Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani, saat dihubungi Suara.com, Jumat (11/10/2024).
Menurutnya, SBY telah membuktikan selama dua periode mengemban mandat rakyat sebagai Presiden RI ke-6 mampu meningkatkan derajat dan kualitas demokrasi.
"Pak SBY telah membuktikan mampu menjaga secara selaras dan simultan pembangunan sosial, pembangunan ekonomi dan pembangunan demokrasi berjalan beriringan (share growth)," ujarnya.
"Pak SBY telah membuktikan secara empiris ini semua bisa selaras," sambungnya.
Untuk itu, kata dia, jika pembangunan dilakukan atas nama ekonomi lalu mengeyampingkan demokrasi justru itu merupakan hal yang salah.
"Jadi jika atas nama pembangunan ekonomi kemudian mengenyampingkan demokrasi (trade off) ini tidak relevan," pungkasnya.
Pernyataan SBY
Sebelumnya Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengungkit masa pemerintahannya selama jadi Presiden RI ke-6 pada 2004-2014. Diakui SBY kalau kepemimpinannya pada masa itu ada banyak kekurangan, akan tetapi dia menekankan kalau dirinya tidak menyelingkuhi konstitusi.
Pernyataan itu disampaikan SBY ketika berikan sambutan dalam peluncuran buku 'Perjalanan dan Capaian Kabinet Indonesia Bersatu I (2004-2009)' di JCC, Jakarta, pada Kamis (10/10/2024).
"I have to said, jadi menurut saya itu great achievement. Tentu banyak kekurangan kita, ada kelemahan kita, ada beberapa hal yang tidak bisa kita lakukan, tetapi kita tidak berselingkuh, kepada sistem, kepada konstitusi, kepada hal-hal yang patut dipedomani dalam kehidupan bernegara," kata SBY.
Pernyataan itu pun langsung tuai perhatian. Pasalnya, lewat pernyataan tersebut, SBY dinilai sebenarnya tengah menyindir Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang sebentar lagi lengser.
"Dalam konteks tertentu, apakah SBY menyindir Jokowi, bisa menyindir bisa juga tidak. Kelihatannya bisa saja menyindir karena yang menyerempet, menyelingkuhi konstitusi kan kita sama-sama tahu, publik juga tahu siapa," kata Pengamat politik Ujang Komarudin kepada Suara.com, dihubungi Jumat (11/10/224).
Menurut Ujang, publik tentu masih mengingat berbagai polemik politik yang terjadi selama masa kepemimpinan Jokowi. Seperti wacana presiden 3 periode hingga pengunduran pemilu karena alasan Pandemi Covid-19. Sehingga, dia menilai kalau publik bisa jadi menangkap maksud dari pernyataan SBY.
"Meskipun SBY tidak menyebut namanya, tapi yang punya potensi kemarin menyelingkuhi konstitusi ya orang yang berkuasa saat ini. Apakah menyindir Jokowi, publik sudah paham itu arahnya ke mana," ujarnya.
TERPOPULER