REGIONAL:
Suara.com - Kecaman terhadap serangan Israel baru-baru ini terhadap Pasukan Sementara Perserikatan Bangsa-Bangsa di Lebanon (UNIFIL) terus meningkat, terutama setelah insiden tersebut mengakibatkan sejumlah anggota pasukan penjaga perdamaian terluka di wilayah selatan negara itu.
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyatakan, "Serangan terhadap pasukan penjaga perdamaian adalah pelanggaran hukum internasional dan dapat dianggap sebagai kejahatan perang," dalam sebuah pernyataan yang disampaikan oleh juru bicaranya, Stephane Dujarric, pada malam Minggu (13/10).
Dujarric menegaskan bahwa, "Anggota UNIFIL dan lokasi penempatan mereka tidak boleh menjadi target." Dia juga menyebutkan bahwa "insiden yang sangat mengkhawatirkan" yang terjadi pada hari itu melibatkan kendaraan lapis baja Israel yang dengan sengaja menerobos gerbang masuk pos PBB.
Dalam beberapa hari terakhir, sedikitnya lima anggota pasukan penjaga perdamaian mengalami cedera akibat serangan Israel di Lebanon selatan.
Pada hari Sabtu (12/10), 40 negara yang berkontribusi dalam misi penjaga perdamaian PBB di Lebanon mengeluarkan pernyataan bersama untuk mengutuk serangan Israel tersebut dan menyerukan dilakukan penyelidikan terhadap insiden itu.
Spanyol, Prancis, dan Italia mengecam serangan ini sebagai "tidak dapat dibenarkan." Pada hari Jumat (11/10), Presiden AS Joe Biden juga menyatakan bahwa dia telah mendesak Israel untuk menghentikan serangan terhadap pasukan penjaga perdamaian.
Sementara itu, Turki menyebut serangan Israel terhadap UNIFIL sebagai refleksi dari kebijakan pendudukan Netanyahu di Lebanon. Kementerian Luar Negeri Turki menekankan bahwa peran pasukan penjaga perdamaian PBB sangat penting, terutama di tengah upaya Israel untuk memperluas konflik di kawasan tersebut.
Turki juga menambahkan bahwa Dewan Keamanan PBB perlu mengambil langkah untuk mencegah serangan terhadap pasukan yang berafiliasi dengan PBB.
UNIFIL, yang terdiri dari sekitar 9.500 tentara dari berbagai negara dan didirikan setelah invasi Israel ke Lebanon pada tahun 1978, telah menuduh militer Israel "secara sengaja" menyerang posisinya.
Pemimpin Israel, Benjamin Netanyahu, meminta Guterres pada hari Minggu (13/10) untuk memindahkan pasukan penjaga perdamaian dari "jalur bahaya" dengan klaim bahwa Hizbullah memanfaatkan UNIFIL sebagai "perisai manusia." Namun, UNIFIL menegaskan bahwa mereka tidak akan meninggalkan posisi mereka. (Antara)
TERPOPULER