Ia mengatakan, pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta perwakilan BP2MI di daerah harus membangun sinergi dengan pemerintah pusat. Sehingga persoalan PMI yang kerap terjadi bisa lebih diminimalisir.
"Banyak orang berangkat ke luar negeri dipengaruhi oleh banyak faktor bisa karena ekonomi, lahan pekerjaan dan ada juga masalah rumah tangga," katanya.
Yang Penting Fokus
Sementara itu Dosen Fakultas Hukum Universitas Mataram, Any Suryani Hamzah juga mengkhawatirkan hal yang sama. Terkait potensi terjadinya tumpang tindih tanggung jawab antar lembaga.
"Biasanya begitu. Karena kan ada Keimigrasian lagi yang mengurus dokumen. Kementerian Luar Negeri berurusan dengan negara tujuan," katanya.
Kementerian ini juga katanya baru saja terbentuk dan belum bisa melakukan kajian. Namun diharapkan keberadaanya bisa efektif untuk menangani persoalan PMI yang selama ini masih menjadi pekerjaan rumah.
"Kita belum bisa lihat programnya apa. Jadi kita belum bisa mengkritisi dan menilai," katanya.
Selain itu, diharapkan ada rencana aksi yang dibuat sehingga bisa terlihat upaya yang dilakukan dalam menangani persoalan PMI di Indonesia. "Harus buat itu, rencananya program dan targetnya apa itu," ungkapnya.
Dari sisi positifnya, ia mengharapkan penanganan PMI bisa lebih fokus sehingga pengiriman PMI illegal bisa lebih diminimalisir.
"Kita tidak lihat dari segi gemuknya. Kita belum tahu apa yang menjadi tugas masing-masing pembagiannya. Apakah ada strategi kita belum tahu kan. Yang penting fokus," jelas akademisi Universitas Mataram ini.
Kontributor Buniamin
TERPOPULER
