Infografis
Suara.com - Mantan Menteri Perdagangan periode 2015-2016, Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong resmi mengajukan praperadilan terhadap perkara yang saat ini tengah menjeratnya. Gugatan itu dilayangkan Tom melalui kuasa hukumnya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Tom Lembong sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka kasus impor gula periode 2015-2023 oleh penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) pada Kejaksaan Agung.
Kuasa hukum Tom Lembong, Ari Yusuf Amir, mengatakan pihaknya mengajukan praperadilan atas penetapan Tom Lembong didasari beberapa hal, di antaranya penetapan Tom Lembong sebagai tersangka dianggap tidak sah.
“Permohonan ini ditujukan untuk menuntut keabsahan penetapan tersangka dan penahanan klien kami, yang didasarkan pada surat penetapan tersangka dan surat perintah penahanan yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Agung pada tanggal 29 Oktober 2024,” kata Ari kepada awak media, Selasa (5/11/2024).
Kemudian, lanjut Ary, saat ditetapkan menjadi tersangka Tom Lembong tidak mendapatkan kesempatan untuk menunjuk penasihan hukum.
“Klien kami tidak diberikan kesempatan untuk menunjuk penasihat hukum pada saat ditetapkan sebagai tersangka. Hal ini merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan ketentuan hukum yang beriaku, yang seharusnya menjamin hak setiap individu untuk mendapatkan bantuan hukum,” ucapnya.
Selain itu, Ari menilai, penetapan tersangka terhadap kliennya kurang memiliki bukti permulaan yang cukup.
“Minimal dua alat bukti yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Tim Penasihat Hukum menilai bahwa bukti yang digunakan oleh Kejaksaan tidak memenuhi syarat yang ditentukan, sehingga penetapan tersangka menjadi cacat hukum,” ujarnya.
Alasan selanjutnya, lanjut Ari, proses penyidikan terhadap Tom Lembong yang dilakukan oleh penyidik Kejaksaan Agung dinilai terlalu sewenang-wenang. Pengidikan dianggap tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.
Baca Juga: Perlawanan Balik Tom Lembong usai Tersangka, Segera Ajukan Praperadilan Gugat Kejagung
“Terlebih lagi, tidak ada hasil audit yang menyatakan kerugian negara yang nyata akibat tindakan klien kami,” tegas Ari.
