Suara.com - Wakil Ketua Komisi III DPR RI fraksi Golkar, Sari Yuliati, menyebut tak ada pelanggaran atau unsur perbuatan yang melawan hukum dalam kasus dugaan impor gula yang menyeret nama eks Menteri Perdagangan (Mendag) Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong.
Hal itu disampaikan Sari dalam Rapat Kerja Komisi III DPR RI bersama Kejaksaan Agung RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (13/11/2024).
Ia mengatakan dari informasi soal proses impor gula pada tahun 2015-2016 yang diperolehnya, unsur melawan hukum atau melebihi kewenangan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, tidak terpenuhi.
"Selain mempertanyakan unsur perbuatan melawan hukum atau melebihi kewenangan, saya juga ingin mempertanyakan sesungguhnya di mana letak kerugian negara atau perekonomian negara dalam kasus ini?" kata Sari.
Menurutnya, berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 527 Tahun 2004 dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 117 Tahun 2015, impor gula bisa dilakukan oleh Menteri Perdagangan setelah berkoordinasi dengan instansi terkait.
Untuk itu, ia berharap agar Kejagung menjelaskan apa yang dilanggar dalam kasus tersebut. Menurutnya, aturan yang diatur dalam Keputusan Menteri dan Peraturan menteri tersebut sudah bersifat lex spesialis, atau bersifat khusus.
Ia lantas mempertanyakan soal kerugian negara yang dialami dari kasus tersebut. Sebab, ia mengatakan, bahwa modal perusahaan importir lebih besar dibandingkan modal yang dikeluarkan oleh perusahaan BUMN yang membuat kerja sama impor tersebut.
Sari mengaku sepakat jika ada pelaku yang menimbulkan kerugian negara memang harus ditindak tegas. Kendati begitu, jika tak ditemukan kerugian, kata dia, Kejagung perlu memberikan penjelasan kepada masyarakat.
Baca Juga: Ramai Isu Konstruksi Hukum Tom Lembong Penuh Kendala, Ini Bantahan Kejagung
"Kita juga memberikan kebebasan kepada hakim tanpa ada intensi atau tendensi, tidak boleh dari kita ada intervensi," pungkasnya.
