Suara.com - Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengumumkan akan memberikan hadiah sebesar $5 juta (Rp79 miliar) untuk setiap tawanan yang berhasil dibebaskan dari Gaza. Dia juga menyatakan bahwa mereka yang membantu dalam pembebasan warga Israel yang ditahan oleh Hamas akan mendapatkan akses untuk meninggalkan wilayah Palestina yang sedang dilanda perang.
Netanyahu mengungkapkan tawaran hadiah ini selama kunjungan singkat ke Gaza pada hari Selasa, di mana ia diperlihatkan Koridor Netzarim, jalan utama dan zona penyangga yang dibangun oleh tentara Israel untuk memisahkan bagian utara dan selatan Gaza.
“Bagi mereka yang ingin melepaskan diri dari keterikatan ini, saya katakan: Siapa pun yang membantu kami mendapatkan sandera, akan mendapatkan jalan keluar yang aman untuk dirinya dan keluarganya. Kami juga akan memberikan $5 juta untuk setiap sandera," ucap Netanyahu dalam kunjungannya ke wilayah Palestina.
“Pilihan ada di tangan Anda, tetapi hasilnya akan sama: Kami akan membawa mereka semua kembali,” tambahnya.
Israel memperkirakan bahwa ada 101 tawanan yang masih berada di Gaza, meskipun sekitar sepertiga dari jumlah tersebut diyakini telah meninggal.
Tawaran hadiah dari Netanyahu muncul di tengah protes besar-besaran di Israel oleh keluarga para tawanan dan para pendukung mereka, yang menuntut agar perdana menteri mencapai kesepakatan gencatan senjata dengan Hamas demi pembebasan orang-orang terkasih mereka.
Netanyahu berulang kali menegaskan bahwa opsi militer adalah satu-satunya jalan untuk membebaskan semua tawanan, dan perang di Gaza akan dilanjutkan hingga tujuan tersebut tercapai.
Keluarga para tawanan menuduh pemerintah Netanyahu tidak berupaya cukup keras untuk mencapai kesepakatan gencatan senjata, sementara mantan ajudan Netanyahu telah ditangkap karena diduga membocorkan informasi rahasia kepada media asing, dalam usaha yang tampaknya untuk membatalkan kesepakatan gencatan senjata sebelumnya dengan Hamas.
Analis berpendapat bahwa Netanyahu terus menghalangi kemungkinan berakhirnya pertempuran di Gaza, karena hal itu dapat menyebabkan runtuhnya pemerintahan sayap kanan dan ultranasionalis serta memicu penyelidikan resmi atas kegagalan keamanan yang melibatkan Netanyahu dan pejabat Israel lainnya sebelum serangan Hamas pada 7 Oktober. Netanyahu juga sedang menghadapi penyelidikan atas dugaan korupsi.
Baca Juga: AS dan Israel Bentuk Jalur Komunikasi Baru, Pantau Penggunaan Senjata di Tengah Konflik Gaza
