REGIONAL:
Suara.com - Situasi di Suriah kembali menjadi sorotan dunia internasional setelah kelompok oposisi bersenjata berhasil merebut beberapa kota strategis, termasuk Hama dan Aleppo, dari kendali pemerintah Bashar al-Assad. Perkembangan ini memicu reaksi dari Amerika Serikat, Prancis, Jerman, dan Inggris, yang menyerukan de-eskalasi (peredeman konflik) dan perlindungan terhadap warga sipil.
Dalam pernyataan bersama, negara-negara tersebut juga menegaskan pentingnya solusi politik sesuai resolusi Dewan Keamanan PBB. Namun, di balik seruan tersebut, pemerintahan Joe Biden menghadapi kritik atas kebijakan yang dinilai kurang jelas terhadap Suriah. Hingga kini, AS menyatakan fokus utamanya adalah mengalahkan ISIS, sementara pihak oposisi yang memimpin ofensif, termasuk kelompok Hayat Tahrir al-Sham (HTS), telah lama dianggap sebagai organisasi teroris oleh Washington.
Sanksi dan Ketegangan Diplomatik
Sejak awal konflik, AS telah memberlakukan sanksi ekonomi berat terhadap pemerintahan Assad, termasuk di bawah Undang-Undang Caesar. Sanksi ini bertujuan mendorong akuntabilitas atas pelanggaran HAM dan mencegah normalisasi hubungan internasional dengan pemerintah Assad. Namun, batas waktu pemberlakuan Undang-Undang Caesar akan segera berakhir, tergantung keputusan Kongres AS.
Seorang pejabat Departemen Luar Negeri AS menegaskan bahwa sanksi ini tetap berlaku penuh. “AS akan terus mengambil langkah untuk mendorong akuntabilitas terhadap mereka yang mendukung penindasan rezim Assad,” ujar pejabat tersebut.
Peran AS di Lapangan
Meskipun secara resmi tidak terlibat dalam ofensif terbaru, militer AS baru-baru ini meluncurkan serangan defensif terhadap sistem senjata di dekat pangkalan MSS Euphrates setelah serangan roket yang diduga dilakukan oleh milisi pro-Iran. Pentagon juga melaporkan evaluasi terhadap tiga tentara AS yang mengalami cedera otak traumatik akibat serangan tersebut.
Sementara itu, kerja sama antara AS dan Pasukan Demokratik Suriah (SDF) di timur laut Suriah tetap berjalan. Menurut laporan, SDF mendapat bantuan dari militer AS untuk mencegah kebangkitan ISIS di wilayah yang tengah dilanda konflik. Namun, Pentagon menolak memberikan rincian lebih lanjut tentang operasi tersebut.
Ketidakpastian Masa Depan Assad
Para analis menyebutkan bahwa masa depan Assad semakin tidak pasti, terutama dengan keterbatasan dukungan dari sekutu utamanya, Rusia dan Iran. Rusia yang terjebak dalam konflik berkepanjangan di Ukraina dan Iran yang menghadapi konfrontasi langsung dengan Israel, dinilai kesulitan memberikan dukungan seperti sebelumnya.
Namun, mantan pejabat Pentagon, Dana Stroul, memperingatkan risiko meningkatnya kekuatan HTS di wilayah barat laut Suriah. “Bukan kepentingan AS jika HTS menguasai Aleppo. Selain itu, mengembalikan Assad ke komunitas internasional tanpa perubahan perilaku rezimnya akan memperburuk situasi,” katanya.
Eksodus Warga Sipil
Di tengah konflik yang terus memanas, puluhan warga Amerika keturunan Suriah berusaha meninggalkan daerah konflik. Pemerintah AS menyarankan mereka untuk menghubungi Kedutaan Besar Ceko di Damaskus untuk mendapatkan bantuan konsuler.
Krisis Suriah yang semakin kompleks menempatkan dunia internasional pada persimpangan sulit antara melawan terorisme, mendorong solusi politik, dan melindungi jutaan warga sipil yang terjebak dalam konflik berkepanjangan.
TERPOPULER
