Pj Gubernur Teguh Setyabudi Mau Terapkan WFH saat Cuaca Ekstrem di Jakarta, PKS: Jangan Dipaksakan!

Suara.com - Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta, Abdul Aziz mengaku mendukung usulan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Teguh Setyabudi yang ingin menganjurkan penerapan bekerja dari rumah alias work from home (wfh) bagi pekerja di Jakarta jika terjadi prediksi cuaca ekstrem. Ia menilai usulan ini baik untuk masyarakat.

Namun, Aziz menyebut kebijakan WFH itu hanya bisa diterapkan pada perusahaan sektor tertentu. Ia tak ingin nantinya anjuran WFH malah akan mengurangi kinerja perusahaan yang menerapkannya.

"Saya setuju untuk posisi-posisi tertentu, tapi tetap harus memenuhi standar pelayanan pada masyarakat, karena tidak semua posisi bisa dilakukan WFH," ujar Aziz kepada Suara.com, Senin (16/11/2024).

Karena itu, ia menyarankan perusahaan tak menerapkan wfh sepenuhnya pada seluruh karyawannya.

'WFH tidak harus 100 persen mungkin 50 persen karyawan secara bergantian," ucapnya.

Ia pun menganjurkan Teguh tak menjadikan wfh sebagai kewajiban bagi seluruh perusahaan dan hanya sekadar membuat imbauan. Sebab, para pekerja tak bisa dipaksakaan untuk bekerja dari rumah jika tak memungkinkan.

"Saya kira tidak bisa dipaksakan sifatnya cukup anjuran," pungkasnya.

Wacana Terapkan WFH

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta (Pemprov DKJ) sedang mempertimbangkan pemberlakuan kebijakan work from home (WFH) terkait cuaca ekstrem yang berpotensi menyebabkan banjir di hari kerja.

Pernyataan tersebut disampaikan Pejabat Gubernur DKJ Teguh Setyabudi merespons perubahan cuaca yang terjadi dalam beberapa waktu belakangan ini.

"Andai kata memang banjirnya misalnya terjadi banjir terjadi di hari weekday, kami juga mungkin akan mempertimbangkan, mengeluarkan atau menerbitkan kebijakan work from home," katanya di Jakarta, Selasa (10/12/2024).

Tak hanya untuk Aparatur Sipil Negara (ASN), Pemprov juga mempertimbangkan hal yang sama bisa diberlakukan untuk siswa sekolah dan juga pegawai di lingkungan atau kementerian.

"Syukur-syukur juga bisa di Kementerian/Lembaga, karena banjir di weekday risikonya, dampaknya berbeda dengan banjir di saat weekend," katanya.