Suara.com - Inggris mendapat kritik karena mengurangi bantuan kesehatan kepada beberapa negara paling rentan di dunia, sementara saat bersamaan merekrut ribuan perawat dari negara-negara tersebut, menurut analisis terbaru dari Royal College of Nursing (RCN) yang dirilis pada Senin, 6 Januari.
Tindakan ini dianggap sebagai "dua serangan berat" bagi sistem kesehatan yang sudah lemah dan berjuang dengan kekurangan tenaga kerja yang serius.
Antara tahun 2020 dan 2023, bantuan Inggris untuk proyek terkait kesehatan di negara-negara "daftar merah," yang menghadapi kekurangan tenaga kesehatan yang paling mendesak, turun hampir 63 persen, dari 484 juta poundsterling (607 juta dolar AS atau sekitar Rp9,8 triliun) menjadi 181 juta poundsterling (227 juta dolar AS atau sekitar Rp3,67 triliun).
Pengeluaran untuk inisiatif yang bertujuan memperkuat tenaga kerja kesehatan di negara-negara tersebut bahkan menurun lebih drastis, yaitu 83 persen, dari 24 juta poundsterling (sekitar Rp485,5 miliar) menjadi hanya 4 juta poundsterling (sekitar Rp80,9 miliar).
Meskipun terjadi pemotongan ini, jumlah perawat dari negara-negara tersebut yang terdaftar di Inggris Raya justru meningkat signifikan.
Pada September 2020, terdapat 11.386 perawat dari negara-negara "daftar merah" yang terdaftar di Inggris. Pada September 2024, jumlah tersebut melonjak menjadi 32.543, mencatatkan peningkatan hampir tiga kali lipat.
Pemotongan anggaran ini awalnya dimulai oleh pemerintah Konservatif di bawah Boris Johnson, yang menurunkan anggaran bantuan luar negeri dari 0,7 persen dari pendapatan nasional bruto (GNI) menjadi 0,5 persen, yang mengakibatkan pengurangan sebesar 4 miliar poundsterling (sekitar Rp80,9 triliun).
Pada anggaran bulan Oktober, Partai Buruh memilih untuk mempertahankan pengeluaran yang lebih rendah, yang memicu kritik dari pendukung pembangunan internasional dan profesional kesehatan.
RCN mendesak pemerintah Partai Buruh untuk mencabut pemotongan bantuan tersebut dan fokus meningkatkan jumlah perawat dalam negeri guna mengurangi ketergantungan pada rekrutmen dari luar negeri.
Baca Juga: Kolaborasi BPJS Kesehatan dan Kemnaker: Integrasikan Sistem Informasi Data Kepesertaan JKN
