Istana Klaim Program Makan Bergizi Gratis Tak Bakal Dibiayai dari Zakat: Sangat Memalukan!

Suara.com - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Letjen TNI (Purn) AM Putranto menegaskan bahwa zakat bukan diperuntukan untuk membiayai program makan bergizi gratis. Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak akan memakai dana zakat.

Putranto menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto sudah berkomitmen mengenai anggaran program makan bergizi gratis (MBG).

"Ya apa ya seperti itu, ya enggak kan, gunanya zakat kan bukan itu karena presiden sudah berniat baik dan tulus utuk memberikan terbaik untuk bangsa Indonesia, kepada siswa-siswa, ibu hamil, pondok pesantren, sudah dianggarkan sejunlah Rp71 triliun itu," tutur Putranto di komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (15/1/2025).

"Jadi enggak mengambil dana-dana itu," sambungnya.

Ia menegaskan kembali bahwa program makan bergizi gratis tidak akan dibiayai oleh dana zakat.

"Jadi sudah betul-betul luar biasa, jadi gak ada yang ngambil dari mana? Zakat itu sangat memalukan itu ya, bukan seperti itu ya kami," kata Putranto.

Kendati demikian, Putranto berujar dirinya belum mendengar secara langsung mengenai usulan pembiayaan MBG menggunakan dana zakat. Ia menegaskan. keputusan terkait program tersebut merupakan ranah Presiden Prabowo Subianto.

"Semua itu dari bapak presiden yang menentukan itu jadi sabar ya," ujarnya.

Pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) diusulkan untuk turut melibatkan masyarakat dalam soal pembiayaan. Usulan tersebut disampaikan oleh Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sultan Najamuddin.

Sultan menyatakan kalau program MBG bisa manfaatkan dana zakat. Penggunaan dana zakat itu, menurutnya, sekaligus bisa meringankan beban APBN.

"Saya sih melihat ada DNA dari masyarakat Indonesia itu kan dermawan, gotong royong. Nah kenapa enggak ini justru kami manfaatkan juga. Contoh, bagaimana kita menstimulus agar masyarakat umum pun terlibat di program makan gizi gratis ini. Di antaranya adalah, saya kemarin juga berpikir kenapa enggak ya, zakat kita yang luar biasa besar ini juga kita mau libatkan ke sana," kata Sultan ditemui di Kantor DPD RI, Senayan, Jakarta, Selasa (14/1/2025).

Dengan melibatkan masyarakat melalui pembayaran zakat, lanjut Sultan, membuat pemerintah jadi tidak bekerja sendiri dengan anggaran yang ada. Selain melibatkan rakyatnya sendiri, pemerintah juga disarankan menggandeng pihak luar negeri untuk membantu dalam pembiayaan.

Sultan mengaku dirinya sudah pernah menyampaikan permintaan itu kepada beberapa duta besar.

"Saya sampaikan tolong dong, negara kami punya program andalan yang namanya makan bergizi gratis. Tolong juga kalau negara-negara luar juga ingin berkontribusi. Nah, ternyata kemarin juga kita senang Jepang sudah mulai ikut support kita," ungkapnya.

Walaupun MBG menjadi program dari pemerintah pusat, Sultan mendorong agar parlemen juga melakukan berkintribusi mencari bantuan terutama dalam pendanaan serta pengawasan.

"Memastikan agar program ini juga betul-betul berjalan dengan maksimal, bukan hanya dari anggaran APBN yang ada, karena pasti sangat terbatas," pungkasnya.