Pagar Laut Banten, Fenomena Gunung Es dari Skandal Kapling Laut Indonesia

Chandra Iswinarno

Rabu, 22 Januari 2025 | 02:30 WIB
Pagar Laut Banten, Fenomena Gunung Es dari Skandal Kapling Laut Indonesia
Petugas Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terjun ke lokasi pemagaran laut 30,16 km di Tangerang, Banten, Kamis (9/1/2025). ANTARA/Harianto

Suara.com - Kasus pagar laut sepanjang 30 kilometer di Banten hanya puncak gunung es dari masalah kapling laut yang melanda Indonesia.

Pengamat politik Rocky Gerung menilai, kasus ini mencerminkan pola korupsi yang melibatkan elite politik dan bisnis di berbagai wilayah pesisir Indonesia.

"Sepanjang pantai yang punya potensi untuk dijadikan resor, pasti ada masalah yang sama," ungkap Rocky seperti yang dikutip dari Youtube Rocky Gerung Official, Selasa (21/1/2025).

Rocky menyebut bahwa skandal pagar laut harus dilihat dalam konteks yang lebih luas, termasuk proyek-proyek lain yang melibatkan penyelundupan hukum dan tukar tambah kekuasaan.

Ia kemudian menyoroti keterlibatan sejumlah pihak yang dianggap memanfaatkan kebijakan strategis untuk kepentingan pribadi dan politik.

"Wilayah kekuasaan itu masuk di semua era di zaman Pak Jokowi. Bahkan, ada spekulasi bahwa Proyek Strategis Nasional (PSN) dipakai untuk tukar tambah politik demi kepentingan tertentu, seperti mendorong dinasti politik Jokowi," tambahnya.

Tak hanya itu, ia juga mengkritik proses legalitas yang memungkinkan pemberian Hak Guna Bangunan (HGB) pada laut.

"Pemberian sertifikat dengan sengaja untuk kepentingan seseorang itu adalah korupsi. Ini harusnya jadi fokus sidang kabinet atau pembahasan khusus di DPR,” ucapnya.

Rocky menilai, negara tidak sekadar lalai, tetapi aktif terlibat dalam pembiaran sistemik ini.

baca juga

Meski Presiden Prabowo telah memerintahkan pembongkaran pagar laut oleh TNI AL untuk membuka akses nelayan, akar masalah hukum dan kebijakan belum terselesaikan.

"Pembiaran itu sendiri sudah merupakan pelanggaran hukum. Kenapa negara membiarkan ini terjadi? Kenapa sertifikat bisa keluar untuk sesuatu yang jelas-jelas tidak boleh dijadikan hak milik?” ujarnya.

Rocky turut menyoroti spekulasi publik tentang bagaimana korupsi sistemik ini melibatkan aktor-aktor kekuasaan dan bisnis.

“Pasti ada tukar tambah kekuasaan, penyelundupan hukum, dan keterlibatan calo di balik semua ini. Dinasti politik pun disinyalir memanfaatkan situasi ini,” katanya.

Rocky mendesak pemerintah untuk segera memberikan kejelasan melalui langkah-langkah transparan. Ia menyarankan perlunya penyelidikan khusus untuk mengungkap skandal ini.

Reporter: Kayla Nathaniel Bilbina

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Heboh Pagar Laut Tangerang, AHY Buka Suara: HGB Terbit Sebelum Jabatan Saya

Heboh Pagar Laut Tangerang, AHY Buka Suara: HGB Terbit Sebelum Jabatan Saya

News | Selasa, 21 Januari 2025 | 21:02 WIB

Rocky Gerung Seret Nama Jokowi soal HGB Pagar Laut Tangerang: Ini Mesti Dibawa ke Pengadilan!

Rocky Gerung Seret Nama Jokowi soal HGB Pagar Laut Tangerang: Ini Mesti Dibawa ke Pengadilan!

News | Selasa, 21 Januari 2025 | 17:18 WIB

Membongkar Nama-nama Besar di Balik Skandal Pagar Laut: Mengapa Pemerintah Terkesan Lambat?

Membongkar Nama-nama Besar di Balik Skandal Pagar Laut: Mengapa Pemerintah Terkesan Lambat?

Liks | Selasa, 21 Januari 2025 | 20:05 WIB

Terkini

Viral Perempuan Disabilitas Melahirkan, Polisi Buru Terduga Pelaku Rudapaksa di Jagakarsa

Viral Perempuan Disabilitas Melahirkan, Polisi Buru Terduga Pelaku Rudapaksa di Jagakarsa

News | Rabu, 08 Juli 2026 | 16:34 WIB

Ancam Hak Tanah dan Kriminalisasi Warga Adat, UU KSDAE Digugat ke MK!

Ancam Hak Tanah dan Kriminalisasi Warga Adat, UU KSDAE Digugat ke MK!

News | Rabu, 08 Juli 2026 | 16:17 WIB

Resmi! Muktamar NU ke-35 akan Digelar di Ponpes Bahrul Ulum Jombang

Resmi! Muktamar NU ke-35 akan Digelar di Ponpes Bahrul Ulum Jombang

News | Rabu, 08 Juli 2026 | 16:15 WIB

Melawan Vonis 10 Tahun, Nadiem Makarim Resmi Serahkan Memori Banding

Melawan Vonis 10 Tahun, Nadiem Makarim Resmi Serahkan Memori Banding

News | Rabu, 08 Juli 2026 | 16:01 WIB

Dilema Anak Muda RI: Tetap Ingin Menikah tapi Tercekik Beban Ekonomi dan Rumah Mahal

Dilema Anak Muda RI: Tetap Ingin Menikah tapi Tercekik Beban Ekonomi dan Rumah Mahal

News | Rabu, 08 Juli 2026 | 15:55 WIB

Kejagung Bongkar Akal-Akalan Ekspor Logam Tanah Jarang, Dua Pengiriman Diduga Sudah Lolos

Kejagung Bongkar Akal-Akalan Ekspor Logam Tanah Jarang, Dua Pengiriman Diduga Sudah Lolos

News | Rabu, 08 Juli 2026 | 15:46 WIB

Pantas Suka Joget, Prabowo Blak-blakan Ungkap Punya DNA India di Hadapan PM Modi: Ini Benar!

Pantas Suka Joget, Prabowo Blak-blakan Ungkap Punya DNA India di Hadapan PM Modi: Ini Benar!

News | Rabu, 08 Juli 2026 | 15:45 WIB

Wujudkan Tata Kelola yang Bersih dan Transparan, BPJS Kesehatan Bersinergi dengan KPK

Wujudkan Tata Kelola yang Bersih dan Transparan, BPJS Kesehatan Bersinergi dengan KPK

News | Rabu, 08 Juli 2026 | 15:42 WIB

Biaya Haji 2027 Naik Rp20 Juta, DPR Tolak Subsidi APBN: Bermasalah Secara Syariat!

Biaya Haji 2027 Naik Rp20 Juta, DPR Tolak Subsidi APBN: Bermasalah Secara Syariat!

News | Rabu, 08 Juli 2026 | 15:34 WIB

Ribuan Dapur MBG 3T Mangkrak 8 Bulan, Pengelola Klaim Rugi Belasan Triliun

Ribuan Dapur MBG 3T Mangkrak 8 Bulan, Pengelola Klaim Rugi Belasan Triliun

News | Rabu, 08 Juli 2026 | 15:31 WIB

×