REGIONAL:
"Saat menulis artikel ini saya ingat buku Alm. Tn Filep Karma tentang: Seakan kitorang setengah binatang. Hendropriyono juga berkata bahwa pindahkan saja 2 juta orang Papua ke Manado, Sulawesi dan beberapa tempat lainnya supaya ras Melanesia hilang," ujar Yefta.
Ada sejumlah pertanyaan yang disampaikan Yefta dalam tulisannya. Ia memepertankan, apakah negara Indonesia melihat orang Papua (Melanesia/Pasifik) bukan sebagai Manusia? Apakah negara melihat orang Papua (Melanesia) sebagai kriminal, perampok, penjahat, teroris, dan lain-lain yang membahayakan negara sehingga dibiarkan begitu saja? Atau kah negara menganggap orang Papua (Melanesia) sebagai manusia bodoh, primitif, terbelakang dan lain-lain sehingga tidak perlu diurus dan dianggap membuang-buang waktu, energi dan biaya? Dengan demikian negara menganggap orang Papua (pengungsi) tidak perlu diurus?
Jika demikian, Yefta mengatakan bahwa negara perlu melakukan perundingan dengan orang Papua untuk memutuskan mata rantai dan stigma tersebut.
"Perundingan tersebut harus dilakukan secara damai, demokratis yang difasilitasi oleh pihak ketiga yang netral," kata Yefta.
Yefta mengatakan pemerintah provinsi Papua Pegunungan dan Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang tidak melihat orang Papua (pengungsi) sebagai target pembangunan.
Padahal, daerah otonomi baru di tanah Papua dibentuk dalam upaya meningkatkan percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
Subjek pembangunan adalah setiap individu dari masyarakat itu sendiri. Setiap negara indikator pembangunan adalah membangun manusia. Ia beruajar jika manusia tidak dibangun maka itu bukan pembangunan.
"Ini masalah. Mereka bukan pengungsi dari negara lain, mereka bukan pelaku kejahatan, mereka adalah korban, mereka seharusnya mendapatkan hak yang sama di negara ini," kata Yefta.
Yefta memandang ppara pengungsi dengan sengaja diusir dengan kekuatan aparat keamanan dari tempat tinggal mereka. Padahal, para pengungsi bukan tamu.
"Mereka bukan teroris, mereka bukan penjahat, mereka adalah tuan tanah yang sejak sebelum pemerintah Indonesia berdiri mereka telah menempati tempat itu," kata Yefta.
Yefta kembali mengingatkan bahwa semua hal tersebut terjadi pada masa transisi pemerintahan di tanah Papua.
"Saya pikir sebenarnya transisi pemerintahan tidak memberikan goncangan atas jalannya roda pemerintahan. Oleh sebab itu pemerintah provinsi dan kabupaten musti turun ke masing-masing kamp pengungsian baik di hutan maupun di daerah perkotaan demi memberikan harapan dan jaminan," kata Yefta.
Pulangkan Pengungsi ke Tempat Asal
Yefta mengeaskan bahwa orang Papua yang sedang mengungsi di setiap daerah harus kembali dipulang ke dusun mereka masing-masing. Sebab otonomi khusus telah memecah-pecahkan orang Papua berdasarkan setiap marga dan keturunan.
"Dengan demikian warisan tanah dan hutan telah diturunkan kepada masing-masing di antara mereka (pengungsi). Oleh sebabnya mereka harus kembali pulang untuk menjaga dan menikmati dusun (Hutan dan Tanah)," kata Yefta.
Yefta meminta pemerintah memberikan jaminan keamanan bagi orang Papua di pengungsian. Menuritnya, pemerintah juga harus mampu menjadi fasilitator untuk memulangkan para pengungsi dari dan ke tempat asal mereka.
"Pemerintah tidak boleh kekurangan cara, banyak NGO yang bisa diajak kerja sama termasuk para pegiat HAM dan kemanusiaan," kata Yefta.
Yefta mengingatkan, sikap ketidakpedulian pemeritnah terhadap situasi pengungsian justru menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan Negara Republik Indonesia di tanah Papua.
"Sebab banyak yang meninggal di pengungsian, lahir di kamp pengungsian, sakit di pengungsian, lapar, dingin dan lain sebagainya. Selain itu hak pendidikan, hak kesehatan, hak kebebasan, kenyamanan dan lainnya dibunuh oleh aparat keamanan," kata Yefta.
TERPOPULER
