Bumerang buat Prabowo? Pakar Ungkap Risiko Pemerintah Imbas Anggaran Dipangkas!

Suara.com - Kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang meminta pemangkasan anggaran Kementerian/Lembaga hingga kepala daerah dinilai berisiko. Disebut-sebut jika pemangkasan anggaran besar-besaran itu demi menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi alat kampanye Prabowo di masa Pilpres 2024 lalu. 

Terkait itu, pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah menyebutkan bahwa kebijakan itu bisa berdampak jangka panjang dengan menurunnya pelayanan publik. 

"Kalau jangka panjang ya berpengaruh, karena kan anggaran ini sangat signifikan. Misalnya, program pemberdayaan masyarakat, selama ini program pemberdayaan masyarakat menyedot anggaran besar. Kemudian anggarannya dipangkas, jadi otomatis akan mengganggu ini," kata Trubus kepada Suara.com, saat dihubungi, Senin (3/2/2025).

Menurutnya, daerah bisa jadi yang paling terdampak dari pengurangan anggaran tersebut. Terutama bagi daerah-daerah yang memang APBD masih mengandalkan dana dari pemerintah pusat. 

Trubus menyebutkan kalau ketersediaan anggaran sangat berpengaruh terhadap jalannya program pemerintah. Karena itu, kebijakan memangkas dana tersebut tentu akan terlihat dampaknya.

"Apalagi yang di daerah. Daerah ini kan pemotongannya besar sekali. Jadi cuma Rp50 triliun ya yang dana transfer daerah. Dalam kebijakan publik itu ada dua hal. Pertama, dari sisi formulasi kebijakan itu akan sulit untuk diimplementasikan. Yang kedua, publik sendiri akan berdampak adanya penurunan kualitas layanan," ucapnya.

Minta Hemat Anggaran

Presiden Prabowo sebelumnya meminta kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah melakukan efisiensi belanja anggaran mencapai Rp 306,69 triliun. Prabowo meminta pembatasan belanja yang bersifat seremonial, perjalanan dinas, kajian, studi banding, percetakan, publikasi, hingga seminar.

Perintah itu disampaikan Prabowo melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang berisi tentang efisiensi belanja negara dalam pelaksanaan APBN dan APBD Tahun 2025.

Surat itu ditujukan kepada Menteri Kabinet Merah Putih, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, para Kepala Lembaga, pimpinan kesekretariatan lembaga negara, gubernur, bupati, dan wali kota.

Dalam diktum pertama disebutkan bahwa para penerima instruksi tersebut diharuskan melakukan review sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing, dalam rangka efisiensi atas anggaran belanja kementerian atau lembaga (K/L) dalam APBN 2025, APBD 2025, dan Transfer ke Daerah (TKD) dalam APBN 2025 dengan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diktum kedua dijelaskan detail total anggaran yang dipangkas senilai Rp306,69 triliun dari total belanja negara 2025 sebesar Rp3.621,3 triliun. Pemangkasan paling banyak dilakukan untuk anggaran belanja Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp256,1 triliun, dan untuk pemerintah daerah sebesar Rp50,59 triliun.

Sementara itu, diktum ketiga dalam Inpres itu diinstruksikan seluruh menteri dan pimpinan lembaga untuk melakukan identifikasi rencana efisiensi belanja K/L sesuai besaran yang ditetapkan oleh menteri keuangan.