Suara.com - Kinerja sejumlah menteri dalam Kabinet Prabowo dinilai tidak memiliki kapasitas dalam mengantisipasi atau tidak punya strategi mitigasi atas kebijakan yang dibuat.
Pernyataan itu disampaikan Pengamat politik Rocky Gerung yang menilai dari beberapa kasus yang muncul, salah satunya fenomena antrean gas elpiji (LPG) 3 kg akibat perubahan peraturan terkait pengecer gas LPG 3 kg yang akan diubah ke pangkalan gas.
"Jadi terlihat bagaimana menteri-menteri Pak Prabowo itu tidak becus dan tidak punya kapasitas atau tidak punya strategi mitigasi," kata Rocky yang dilansir dalam video di kanal Youtube Rocky Gerung Official.
Menurutnya, perubahan kebijakan semestinya dipersiapkan lebih matang sekaligus mempersiapkan juga strategi mitigasi untuk mengatasi persoalan terkait.
Selain itu, Rocky membandingkan kinerja menteri Prabowo saat ini dengan Presiden ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang dinilai lebih cekatan dalam menangani permasalahan pada saat itu.
"Beberapa menteri itu kelihatannya memang, ya kurang kalau kita bandingkan misalnya dengan zaman Pak SBY, ada krisis dengan mudah diatasi, agak sedikit mencemaskan tetapi siap ada antisipasi," jelas Rocky.
Selain Zaman SBY, Rocky juga membandingkan kinerja menteri Prabowo dengan Presiden ke-2, Soeharto yang dikatakan tidak ada sama sekali antrean untuk mendapat bahan pokok.
"Apalagi di Zaman Pak Harto, nggak ada Zaman Pak Harto engga ada antrean yang beginian tuh, di zaman ketika Orde Baru justru yang diutamakan adalah kebutuhan dasar," ucap Rocky.
Rocky menjelaskan bahwa energi adalah kebutuhan paling mendasar yang harus tersedia dalam 24 jam untuk menghidupkan harapan manusia.
"Emak-emak bisa masak mungkin untuk warung (berjualan), jam 3 pagi udah belanja segala macam, jadi perubahan ekonomi keluarga itu justru menyebabkan seluruh perencanaan keluarga itu berantakan," jelas Dia.
"Warung-warung makan, tempat ngopi kawan-kawan pengojek kan itu semuanya diatur di dalam satu ritme kehidupan. Jadi, kalau terganggu suplai energi, ritme kehidupannya juga berubah," sambungnya.
Rocky juga menjelaskan, beberapa syarat untuk mengubah kebijakan harus disertai dengan cara untuk mempercepat atau memperlambat akses-akses negatif dari perubahan kebijakan.
"Ada teorinya dan ada modelling-nya itu. Begitu banyak menteri di kabinet pertama Pak Prabowo ini yang mestinya ditatar ulang, dibawa ke Magelang untuk didisiplinkan cara berpikirnya engga bisa juga," jelas Rocky.
"Diajarin oleh orang asing tentang konsep-konsep manajemen modern juga ngga paham-paham kan, jadi memang harus diganti ini banyak menteri, di reshuffle," sambungnya.
Reporter : Moh Reynaldi Risahondua
TERPOPULER
