Suara.com - Efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berimbas kepada gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK).
Salah satunya dikabarkan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (RRI) melakukan PHK pada para pegawainya.
Kondisi ini pun menarik perhatian Partai Gerindra. Dalam unggahan di akun Instagram @gerindra, ditegaskan bahwa efisiensi anggaran dapat diimplementasikan dengan baik dan benar.
"Arahan Bapak Presiden @prabowo terkait efisiensi anggaran diharapkan dapat diimplementasikan dengan baik dan benar di Lembaga, Instansi, dan Badan," tulisnya, dilihat Rabu (12/2/2025).
Gerindra menduga ada upaya mendiskreditkan program pemerintah dengan menyalahartikan efisiensi anggaran dengan cara PHK.
"Hal ini ditekankan kembali karena adanya upaya dari oknum-oknum tertentu untuk mendiskreditkan program-program unggulan Pemerintah dengan menyalahartikan efisiensi anggaran dengan cara PHK," tulisnya.
Untuk diketahui, TVRI dan RRI melakukan PHK akibat efisiensi APBN 2025. RRI mengurangi jumlah kontributor sebagai imbas pemangkasan anggaran hingga Rp 300 miliar dari total pagu Rp 1,7 triliun untuk tahun 2025.
Sementara itu, TVRI juga memutuskan menghentikan penggunaan jasa kontributor akibat efisiensi anggaran.
