Bantah Rumor Ancaman Gelombang PHK Gegara Efisiensi, Istana Sebut Ada Salah Tafsir dari Institusi

Dwi Bowo Raharjo, Novian Ardiansyah

Kamis, 13 Februari 2025 | 14:41 WIB
Bantah Rumor Ancaman Gelombang PHK Gegara Efisiensi, Istana Sebut Ada Salah Tafsir dari Institusi
Presiden Prabowo Subianto. (Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden)

Suara.com - Kepala Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, mengatakan Presiden Prabowo Subianto sangat detail memperhatikan hingga hal-hal terkecil dalam memutuskan suatu kebijakan. Termasuk kebijakan yang mendasari Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja APBN dan APBD 2025.

“Istilahnya itu God is in the details, dari memperhatikan hal-hal kecil, dapat dihasilkan sesuatu yang besar," kata Hasan melalui siaran persnya, Kamis (13/2/2025).

Ia berujar presiden memeriksa secara detail satuan-satuan belanja dalam APBN.

"Bahkan sambil bercanda bilang beliau memeriksanya sampai satuan sembilan. Jadi sangat detail dan kemudian ditemukan lemak-lemak belanja dalam APBN kita,” kata Hasan.

Ia mengungkapkan penyisiran yang dilakukan Prabowo mendapati cukup banyak belanja barang dan modal yang tidak substansial dan tidak menjadi masalah bila ditiadakan. Belanja tersebut antara lain, pembelian ATK, kegiatan seremonial, kajian dan analisis, perjalanan dinas, dan beberapa pengeluaran lainnya.

Clear pesan presiden bahwa yang diefisienkan yang tidak punya impact yang besar terhadap masyarakat,” kata Hasan.

Melalui pernyataannya tersebut, Hasan sekaligus membantah rumor yang beredar tentang ancaman munculnya gelombang PHK karena kebijakan efisiensi. Menurutnya bisa saja yang terjadi adalah kontrak kerjan karyawan yang habis lalu tidak diperpanjang.

“Kalau orang selesai kontraknya, jangan bilang itu PHK karena efisiensi. Kalau orang selesai proyeknya dan kemudian tidak dilanjutkan karena memang sudah selesai. Tanpa ada kebijakan efisiensi pun orang bisa selesai kontraknya. Kalau PHK karena efisiensi, dijamin itu tidak ada,” kata Hasan.

Hasan juga meluruskan terkait banyaknya berita yang membingkai efisiensi di kantor-kantor pemerintah telah mengganggu layanan kepada publik.

baca juga

“Beberapa institusi ada salah menafsirkan Inpres. Mereka tidak mengorbankan belanja lemak, tapi mereka mengorbankan layanan dasar. Itu salah tafsir,” kata Hasan.

Lebih lanjut, Hasan menganalogikan efisiensi dengan kearifan lokal tentang besarnya manfaat menyisihkan segenggam dari tiga gelas beras yang dikonsumsi setiap hari. Satu genggam beras itu tidak akan terasa, tidak akan mengurangi jatah yang dimakan sehari.

Bahkan, kata Hasan, bisa jadi lebih baik karena menghindari mubazir akibat nasi yang dimasak berlebih lalu bersisa dan menjadi basi. Menurutnya, segenggam beras yang disisihkan dalam kurun waktu tertentu akan terkumpul dan akan memberi manfaat bagi keluarga atau tetangga yang membutuhkan.

"Segenggam beras dimasukkan ke gentong selama 10 hari, itu bisa buat memberi makan tetangga yang tidak bisa makan, atau bisa kita makan ketika beras kita betul-betul habis,” ujar Hasan.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi. (Suara.com/Novian)
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi. (Suara.com/Novian)

Ia mengatakan efisiensi adalah pilihan, apakah negara akan terus belanja jor-joran atau menyimpan sebagian anggaran untuk hal yang lebih bermanfaat. Daripada negara harus berutang, lebih baik dilakukan efisiensi. Kegiatan-kegiatan yang selama ini tidak terukur manfaatnya bagi masyarakat, dikurangi atau dihilangkan. Anggarannya kemudian dialihkan untuk kegiatan yang produktif.

Perhatian kepala negara terhadap persoalan anggaran ini kata dia, tak terlepas dari upaya untuk mewujudkan visi Asta Cita, yakni Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045. Salah satunya adalah misi keenam Asta Cita, membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.

Berangkat dari hal-hal kecil, lanjut Hasan, Prabowo berjuang untuk membuat negara menjadi lebih baik, masyarakat lebih produktif, dengan belanja negara yang bisa lebih punya manfaat bagi masyarakat.

“Seperti yang sering dingatkan oleh Presiden, bahwa setiap rupiah uang rakyat harus dipakai, digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat,” kata Hasan.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Anggaran Dipangkas, Menteri PU Ungkap Nasib Kondisi Jalan Jelang Mudik Lebaran

Anggaran Dipangkas, Menteri PU Ungkap Nasib Kondisi Jalan Jelang Mudik Lebaran

Bisnis | Kamis, 13 Februari 2025 | 13:44 WIB

Bos KPPU Melas Tak Bisa Bayar Listrik dan Air Akibat Pemangkasan Anggaran

Bos KPPU Melas Tak Bisa Bayar Listrik dan Air Akibat Pemangkasan Anggaran

Bisnis | Kamis, 13 Februari 2025 | 13:27 WIB

Natalius Pigai Sesumbar KemenHAM Satu-satunya Tak Terpengaruh Efisiensi: Tak Satupun Lampu Kantor yang Padam

Natalius Pigai Sesumbar KemenHAM Satu-satunya Tak Terpengaruh Efisiensi: Tak Satupun Lampu Kantor yang Padam

News | Kamis, 13 Februari 2025 | 12:44 WIB

6 Beasiswa Selain KIPK dari Swasta Untuk Mahasiswa Kurang Mampu

6 Beasiswa Selain KIPK dari Swasta Untuk Mahasiswa Kurang Mampu

Lifestyle | Kamis, 13 Februari 2025 | 12:32 WIB

Terkini

Teheran Tutup Wilayah Udara Selama Prosesi Pemakaman Ali Khamenei

Teheran Tutup Wilayah Udara Selama Prosesi Pemakaman Ali Khamenei

News | Jum'at, 03 Juli 2026 | 23:24 WIB

Pakar UGM: Wajar Publik Curiga Pengangkatan Komisaris BUMN karena Balas Jasa Politik

Pakar UGM: Wajar Publik Curiga Pengangkatan Komisaris BUMN karena Balas Jasa Politik

News | Jum'at, 03 Juli 2026 | 22:39 WIB

Kronologi Pertemuan Menhut dan Bupati Kuansing, Dari Amplop Sampai Alih Fungsi Hutan

Kronologi Pertemuan Menhut dan Bupati Kuansing, Dari Amplop Sampai Alih Fungsi Hutan

News | Jum'at, 03 Juli 2026 | 22:28 WIB

Penguatan Fiskal hingga Digitalisasi Layanan Masuk 10 Rekomendasi untuk Kota di Indonesia

Penguatan Fiskal hingga Digitalisasi Layanan Masuk 10 Rekomendasi untuk Kota di Indonesia

News | Jum'at, 03 Juli 2026 | 21:39 WIB

Bukan Provokasi, Boikot Pajak Dinilai jadi Hak Pembangkangan Sipil

Bukan Provokasi, Boikot Pajak Dinilai jadi Hak Pembangkangan Sipil

News | Jum'at, 03 Juli 2026 | 21:20 WIB

Minta Bantuan Dana Parpol Naik, ICW Tantang Partai Buka Laporan Keuangan

Minta Bantuan Dana Parpol Naik, ICW Tantang Partai Buka Laporan Keuangan

News | Jum'at, 03 Juli 2026 | 20:59 WIB

Perludem Usul Sistem e-Banpol, Publik Bisa Pantau Penggunaan Dana Partai Secara Real-Time

Perludem Usul Sistem e-Banpol, Publik Bisa Pantau Penggunaan Dana Partai Secara Real-Time

News | Jum'at, 03 Juli 2026 | 20:37 WIB

Vonis Seumur Hidup untuk Priyo, Eksekutor Keji yang Habisi 5 Nyawa di Indramayu

Vonis Seumur Hidup untuk Priyo, Eksekutor Keji yang Habisi 5 Nyawa di Indramayu

News | Jum'at, 03 Juli 2026 | 20:35 WIB

Korban Penyekapan 3 Tahun Bakal Jalani Operasi Bertahap, Begini Kondisinya Kini

Korban Penyekapan 3 Tahun Bakal Jalani Operasi Bertahap, Begini Kondisinya Kini

News | Jum'at, 03 Juli 2026 | 20:05 WIB

Bayar Rp200 Ribu Sebulan Bisa Naik Transjakarta Setiap Hari? Begini Skemanya

Bayar Rp200 Ribu Sebulan Bisa Naik Transjakarta Setiap Hari? Begini Skemanya

News | Jum'at, 03 Juli 2026 | 19:54 WIB

×